DPR Setujui Asumsi Makro 2025, Ini Rinciannya

MerahPutih.com - Rapat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui sejumlah asumsi dasar ekonomi makro tahun anggaran (TA) 2025.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memaparkan, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian,”

Ia menyampaikan, penting bagi pemerintah untuk bisa segera menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mengingat sedang berada dalam fase bonus demografi yang memungkinkan bagi untuk bisa tumbuh lebih tinggi," katanya.

Baca juga:

Menkeu Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 di Rapat Paripurna DPR

Ia menuturkan, adanya bonus demografi dan upaya transformasi struktural yang dijalankan pemerintah dapat menjadi fondasi dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045.

“Selaras dengan kebijakan pendapatan, kita berharap dapat menghasilkan kebijakan belanja yang lebih berkualitas (spending better) dan mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian,” katanya.

Asumsi dasar makro tersebut diperlukan untuk menghitung proyeksi pendapatan negara. Sejumlah asumsi makro lain yang disepakati meliputi laju inflasi (1,5-3,5 persen), tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun (6,9-7,2 persen), serta nilai tukar rupiah dalam rentang Rp 15.300 - Rp 15.900 per dolar AS.

Rapat tersebut juga menyetujui asumsi makro mengenai harga minyak mentah Indonesia (75-85 dolar AS per barel), lifting minyak bumi (580-605 ribu barel per hari), dan lifting gas bumi (1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari) serta pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,1-5,5 persen. (*)