DPR Minta Sinkronisasi Data Makan Bergizi Gratis Jangan Dipukul Rata

MerahPutih.com - Program makan bergizi gratis akan diluncurkan saat pemerintahan Prabowo Subianto.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan proses sinkronisasi data sekolah untuk mematangkan program makan bergizi gratis itu. Sinkronisasi data mulai dari SD, SMP hingga SMA, khususnya terkait penyiapan program tersebut.

"Dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum,” kara Netty kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/9).

Menurut Netty, jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dipukul rata.

Baca juga:

Dewan Ketahanan Nasional Uji Coba Perdana Makan Bergizi Gratis di SMP Solo

"Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya,” ungkap Netty.

Dia berujar, sinkronisasi data dan pemetaan ini sangat penting agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif agar tujuannya tercapai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.

"Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi," kata Politisi Fraksi PKS ini.

Baca juga:

Susu Ikan di Makan Bergizi Gratis Perlu Pengawasan Ketat Badan Gizi Nasional

Demikian juga terkait variasi makanan bergizi gratis yang disediakan tidak melulu pilihannya nasi, telor atau ayam.

“Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain," tambahnya.

Netty juga berharap agar Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.

"Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis," tutup Netty. (Knu)