DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 06 Oktober 2021
DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-Dokumentasi Ketua DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan PON XX Papua.

Hal tersebut menyusul ditemukannya kasus COVID-19 dalam peserta PON.

“Kita tidak ingin keselamatan rakyat dipertaruhkan karena kurang optimalnya pelaksanaan prokes,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/10).

Baca Juga:

PON Papua jadi Klaster COVID-19, Begini Reaksi Menpora

Berdasarkan laporan, sekarang sedikitnya terdapat 29 peserta PON, baik atlet, ofisial dan panitia yang terpapar virus COVID-19.

Sebanyak 29 orang itu tersebar di empat kluster PON 2021.

Antara lain di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayapura.

Politikus PDIP itu pun meminta penyelenggara segera melakukan isolasi terhadap peserta PON yang terindikasi positif COVID-19.

Dia juga juga mengingatkan pentingnya akurasi pelacakan serta sterilisasi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut.

Atlet atletik asal Bali Maria Natalia Londa (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Ilustrasi - PON Papua. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)


Jangan sampai pelaksanaan pesta olahraga ini mendatangkan masalah bagi masyarakat.

Khususnya rakyat Papua sebagai tuan rumah yang dengan tangan terbuka membuka pintu terhadap pelaksanaan PON.

Temukan apa yang salah hingga muncul cukup banyak kasus COVID-19.

"Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi untuk menghindari semakin banyaknya peserta PON yang terpapar COVID-19,” sambung Puan.

Puan pun menyoroti longgarnya prokes di lokasi penyelenggaraan PON.

Berdasarkan laporan, dia mengungkapkan, pemeriksaan dan pengawasan ketika pertandingan berlangsung seringkali kali kurang maksimal.

Protokol kesehatan saat pembukaan PON beberapa hari lalu sudah cukup bagus.

"Penerapan yang sama harus dilakukan di setiap venue sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON dalam kondisi aman,” tuturnya.

Baca Juga:

PON XX Papua Jadi Contoh Penyelenggaraan Event Olahraga di Tengah Pandemi

Berdasarkan keterangan Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua Silwnanus Sunmule bahwa ada 29 orang yang terpapar yang terdiri dari atlet, ofisial, dan panitia pelaksana (panpel).

Kasus positif COVID-19 di ajang PON XX Papua pertama kali ditemukan di Timika. Adapun sebarannya saat ini ada 13 orang di Timika, tujuh orang di Kabupaten Jayapura, enam orang di Kota Jayapura, dan tiga orang di Merauke. (Knu)

Baca Juga:

Lima Atlet PON DKI Diduga Terpapar COVID-19 Varian Baru Masuk Perawatan RS

#PON Papua #COVID-19 #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Bagikan