DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 06 Oktober 2021
DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-Dokumentasi Ketua DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta melakukan evaluasi protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan PON XX Papua.

Hal tersebut menyusul ditemukannya kasus COVID-19 dalam peserta PON.

“Kita tidak ingin keselamatan rakyat dipertaruhkan karena kurang optimalnya pelaksanaan prokes,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/10).

Baca Juga:

PON Papua jadi Klaster COVID-19, Begini Reaksi Menpora

Berdasarkan laporan, sekarang sedikitnya terdapat 29 peserta PON, baik atlet, ofisial dan panitia yang terpapar virus COVID-19.

Sebanyak 29 orang itu tersebar di empat kluster PON 2021.

Antara lain di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayapura.

Politikus PDIP itu pun meminta penyelenggara segera melakukan isolasi terhadap peserta PON yang terindikasi positif COVID-19.

Dia juga juga mengingatkan pentingnya akurasi pelacakan serta sterilisasi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut.

Atlet atletik asal Bali Maria Natalia Londa (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Ilustrasi - PON Papua. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)


Jangan sampai pelaksanaan pesta olahraga ini mendatangkan masalah bagi masyarakat.

Khususnya rakyat Papua sebagai tuan rumah yang dengan tangan terbuka membuka pintu terhadap pelaksanaan PON.

Temukan apa yang salah hingga muncul cukup banyak kasus COVID-19.

"Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi untuk menghindari semakin banyaknya peserta PON yang terpapar COVID-19,” sambung Puan.

Puan pun menyoroti longgarnya prokes di lokasi penyelenggaraan PON.

Berdasarkan laporan, dia mengungkapkan, pemeriksaan dan pengawasan ketika pertandingan berlangsung seringkali kali kurang maksimal.

Protokol kesehatan saat pembukaan PON beberapa hari lalu sudah cukup bagus.

"Penerapan yang sama harus dilakukan di setiap venue sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON dalam kondisi aman,” tuturnya.

Baca Juga:

PON XX Papua Jadi Contoh Penyelenggaraan Event Olahraga di Tengah Pandemi

Berdasarkan keterangan Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua Silwnanus Sunmule bahwa ada 29 orang yang terpapar yang terdiri dari atlet, ofisial, dan panitia pelaksana (panpel).

Kasus positif COVID-19 di ajang PON XX Papua pertama kali ditemukan di Timika. Adapun sebarannya saat ini ada 13 orang di Timika, tujuh orang di Kabupaten Jayapura, enam orang di Kota Jayapura, dan tiga orang di Merauke. (Knu)

Baca Juga:

Lima Atlet PON DKI Diduga Terpapar COVID-19 Varian Baru Masuk Perawatan RS

#PON Papua #COVID-19 #Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Indonesia
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Selasa (21/4). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (21/4). Rapat tersebut membahas pengesahan RUU PPRT dan PSDK.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
Bagikan