DPR Minta Pemerintah Atasi Aktivitas Pengeboran Minyak Ilegal

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menginginkan pemerintah bisa mengatasi aktivitas permasalahan "illegal drilling" atau pengeboran minyak secara ilegal yang disinyalir kerap terjadi di Jambi.

"Kami berkesimpulan bahwa perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta menyertakan juga Komisi pengawas SKK Migas, dan di dalamnya ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk juga Kapolri yang bisa menyelesaikan masalah illegal drilling," kata Tamsil Linrung dalam rilis yang diterima di Jakarta

Tamsil yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Jambi, 23 Agustus 2018.

Menurut dia, persoalan pengeboran minyak secara ilegal mengakibatkan kerugian dari masalah produktivitas Pertamina serta berdampak kepada kerusakan lingkungan di daerah tersebut.

"Ini semua mempunyai implikasi yang bisa menelan korban," paparnya sebagaimana dilansir Antara.

Ia menyebutkan telah ada proyek perintis yang sudah dlakukan oleh Pertamina EP, yakni adanya kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat, di mana sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan yaitu 70 persen untuk masyarakat.

Tamsil mengutarakan harapannya bahwa bila hal itu bisa dilakukan, maka dimungkinkan kondisinya akan menjadi lebih baik.

Ia juga berharap dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait dengan hal tersebut setelah ada pembicaraan dengan Komisi Pengawas SKK Migas.

Sementara usai melihat kinerja yang dilakukan oleh Pertamina EP Asset 1 Field Jambi, Tamsil menyatakan bahwa pihak Pertamina EP Asset 1 Field Jambi sudah luar biasa dalam mengoptimalkan dan mengupayakan peningkatan produksinya.

"Kita sudah menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak Pertamina EP di wilayah Kenali Asam Atas Jambi ini," paparnya.Budi Suyanto. (*)