Pemilu 2019

Dipastikan Lolos DPRD DKI, Pengamat Beberkan Alasan Warga Pilih PSI

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 19 April 2019
 Dipastikan Lolos DPRD DKI, Pengamat Beberkan Alasan Warga Pilih PSI

Pengamat Politik, Maksimus Ramses Lalongkoe (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Beberapa lembaga survei telah memaparkan hasil hitung cepat. Hampir dipastikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapatkan kursi DPRD DKI Jakarta dalam Pemilihan Legislatif (Legislatif) Pemilu 2019.

Berdasarkan hitungan cepat Indo Barometer Kamis dini hari mencatat bahwah PSI memperoleh suara 8,11 persen, setelah PDIP meraih 25,07 persen, PKS 17,49 persen, dan Gerindra 15,26 persen.

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe membeberkan keberhasilan PSI merebut suara pencoblos di Pemilu 2019 dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Menurut dia, masyarakat Jakarta mulai turun kepercayaan memilih pada partai politik yang sudah lama menduduki parlemen Kebon Sirih.

PSI saat pendaftaran di KPU beberapa waktu lalu
Ketum PSI, Garce Natalie, menyerahkan dokumen PSI kepada ketua KPU. Foto: @psi_id

Lanjut dia, publik juga ingin mencari tahu sepak terjang tokoh-tokoh PSI bila berhasil menjadi wakil rakyat di Kebon Sirih dalam mengambil kebijakan.

"Bisa jadi itu (karena menurunnya kepercayan kepada Parpol lama) menjadi salah satu faktor," kata Ramses saat dikonfirmasi, Jumat (19/4).

Menurut Ramses lagi, keberhasilan PSI merebut suara pemilih di DKI juga dipengaruhi oleh konsep kampanye yang memang membut publik penasaran dan ingin melihat kebijakan-kebijkan politik yang akan diambil PSI bila masuk DPRD nanti.

"Kita lihat pola komunikasi PSI kader PSI itu sendiri terutama bagaimana mereka mempengaruhi kelompok masyarakat dengan kampanye Mereka yang anti korupsI terus yang lain juga misalanya mereka menolak poligami," tuturnya.

Lebih lanjut Rames mengungkapkan penempatan kader di dalam tubuh PSI terutama calon legislatif yang ditempatkan di semua Daerah Pemilihan juga berkontribusi banyak dalam menggaet pemilih.

"Faktor lain jugakan soal bagaimana penempatan tokoh-tokoh yang menjadi caleg disetiap daerah. Artinya tokoh yang ada disitu bisa mempengaruhi masyarakat pemilih dengan gaya dan pola komunikasi politik mereka," pungkasnya.(Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Pemilu 2019 #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Bagikan