Zulfikar Sy
MerahPutih.com – Zaman semakin berkembang. Kini sudah tak lagi ribet dengan banyak kartu identitas atau kartu penunjang lainnya. Saat ini pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Bawa Barat memiliki satu kartu pintar yang berisi kartu identitas pegawai, kartu pintar NPWP dan ATM BJB.
Kartu identitas pegawai terintegrasi ini hasil kolaborasi Pemprov Jabar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Bank BJB itu diberi nama Kartu Masagi dengan platform KARTIN1 (kartin-one).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Kartu Masagi merupakan kegiatan non-APBD, dan Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem integrasi kartu identitas pegawai ini. Ke depan akan lebih banyak lagi layanan yang diintegrasikan seperti layanan kependudukan, BPJS, serta layanan lainnya.
“Sebagai langkah awal Kartu Masagi akan dicetak untuk 42.000 karyawan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Jika dinilai sukses, ditambahkan Aher, pihaknya akan mengimbau pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menerapkannya. Aher menegaskan, sistem KARTIN1 juga terbuka lebar bagi masyarakat umum, namun tidak menghilangkan fungsi kartu-kartu lain yang digunakan sebelumnya.
“Untuk sementara ASN lingkungan Pemprov Jabar dulu, nanti masyarakat juga iya, karena masyarakat juga nyaman dengan ini, termasuk nanti identitas masyarakat jadi terpusat,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menekankan, kerahasiaan dan keamanan data pemilik kartu terjaga dengan sistem sidik jari, sehingga kartu tidak dapat disalahgunakan pihak lain jika kartu hilang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa masyarakat sangat diperbolehkan mengajukan KARTIN1 dengan mendaftar ke kantor pajak setempat.
“(Kalau kartu hilang) tidak bisa disalahgunakan. Kalian tahu password-nya tapi tidak punya jempolnya (sidik jari), tidak akan bisa,” ungkap Ken.
Disinggung apakah masyarakat biasa bisa mengaplikasikan hal tersebut. “Pegawai pemerintah dulu, kalau nanti masyarakat mau silakan. Siapa saja, daftar ke kantor pajak bisa kok,” katanya.
Dirjen Pajak memilih Jabar karena dinilai paling siap dibanding daerah lain dalam penerapan teknologi ini. "Saya sudah tanda tangan mengenai kartu identitas tunggal ini. Perjanjian ini jadi yang pertama di dunia. Saya terima kasih," ujar Ken. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Istri Gubernur Jabar dan Menteri Susi Masuk Radar PDIP
