Diduga Ada Penyelewengan, Pengamat Minta Direksi BTN Dicopot

Pusat Study Kajian Perbankan ( PSKP) BUMN, Lubis Pandapotan, meminta agar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) Bank Tabungan Negara ( BTN/ Persero) yang akan digelar pada hari Jumat (16/3) agar mencopot semua direksi BTN .

Pasalnya banyak pengelolaan BTN yang dijalankan oleh Direksi BTN sebenarnya tidak seindah dari kenyataannya dan memiliki permasalahan.

Lubis menjelaskan, dalam kasus Koperasi simpan pinjam Pandawa, banyak nasabah KSP Pandawa mengunakan dana yang berasal dari pinjaman BTN.

"Karena banyak anggota dan pengurus KSP Pandawa sendiri Bekas karyawan bank BTN dan Karyawan BTN yang masih aktif," kata Lubis dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta.

Menurutnya, kasus KSP Pandawa mirip yang terjadi di PT Pos Indonesia yang menimpa karyawan PT Pos Indonesia dengan memimjam mengunkan Kredit Tanpa Anggunan (KTA) dibeberapa bank.

Setelah itu mereka diminta berinvestasi di koperasi simpan pinjam dan dananya lenyap, kemudian ribuan karyawan Posindo terlilit hutang ratusan miliar di Bank pemberi KTA.

"Belum lagi dengan banyak pembobolan dana nasabah bank BTN oleh karyawan BTN ini makin menunjukan ketidakberesan manajemen Bank BTN," ujarnya.

Karena itu, BTN yang sudah menjadi perusahaan publik harus diselamatkan dengan mencopot semua jajaran Direksi Bank BTN pada RUPS 17 maret 2017. Jangan sampai BTN akan merugi terus," paparnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengatakan, sangat prihatin dengan sistem pengawasan internal perbankan di Indonesia. Setelah sebelumnya BRI yang paling besar, ternyata BTN juga mengalami hal yang sama. (Yni)