Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, berkesempatan menyampaikan gagasan, terobosan dan, solusi kepada PBB terkait perubahan iklim dalam pertemuan 'Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations' yang dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres, Jumat (16/4).
Anies menekankan peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan. Dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, dengan salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan. Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya.
Baca Juga:
Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata
''Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota,” ujar Anies.
Anies menuturkan, kota-kota di seluruh dunia telah melakukannya dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim.
"Termasuk melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi,” tambahnya.
Anies menjelaskan, Jakarta juga telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim. Bahkan, Jakarta sendiri telah memiliki target zero emission pada tahun 2050.
“Jakarta memimpin dalam aksi transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan dan kami ingin melanjutkan lebih jauh,” papar Anies.
Anies memberikan usulan terkait hal apa saja yang bisa dilakukan PBB untuk membantu. Termasuk mendukung program pengurangan emisi korbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim. Sehingga, dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik dan berketahanan.
PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution (NDC) dari aksi iklim.
Kedua, dalam kapasitas PBB, PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan.
Dalam rangka menuju COP 26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif.
"Ini untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal,” lanjutnya. (Knu)
Baca Juga:
Anies Sebut Kolaborasi Jadi Kunci Mengatasi Pandemi dan Perubahan Iklim Dunia
