Dewan PSI Desak Dinkes DKI Realisasikan Cek Kesehatan Gratis: Jangan Hanya Jadi Wacana

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Maret 2025
Dewan PSI Desak Dinkes DKI Realisasikan Cek Kesehatan Gratis: Jangan Hanya Jadi Wacana

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan gratis. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta diminta untuk lebih aktif dan bergerak cepat dalam merealisasikan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

Sebab, cek kesehatan gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai kado ulang tahun, kepada masyarakat.

Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, program ini jangan sampai hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata di lapangan.

"Kesehatan adalah hak fundamental warga Jakarta. Program cek kesehatan gratis harus segera direalisasikan, bukan sekadar wacana. Dinkes perlu bertindak lebih proaktif dalam pelaksanaannya," ujar Justin Adrian di Jakarta, pada Kamis (13/3).

Baca juga:

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dapat Turunkan Beban Pembiayaan Kesehatan

Justin tegaskan, bahwa akses kesehatan gratis harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan medis berkualitas.

"Pemprov DKI sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk sektor kesehatan. Maka, seharusnya tidak ada alasan bagi Dinkes untuk lamban dalam melaksanakan program ini," tambahnya.

Justin juga mengingatkan Dinkes untuk memperkuat sosialisasi dan memastikan bahwa setiap Puskesmas serta rumah sakit daerah siap melayani masyarakat tanpa diskriminasi.

"Jangan sampai warga kebingungan karena kurangnya informasi. Semua pihak harus bekerja sama agar program ini berjalan efektif dan merata," tegasnya.

Baca juga:

Cek Kesehatan Gratis Terbanyak Temukan Warga Alami Gangguan Mata Akibat Gadget, Kedua Obesitas

Selain itu, ia juga meminta agar evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa program cek kesehatan gratis ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.

"Kami di Komisi E akan terus mengawasi dan mengawal realisasi program ini. Jika ada kendala, segera cari solusi, jangan ditunda-tunda," tutupnya. (Asp)

#Cek Kesehatan Gratis #Tes Kesehatan Gratis (TKG) # Pemeriksaan Kesehatan Gratis #Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) #Dinas Kesehatan #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - 1 jam, 51 menit lalu
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan