Dewan PSI Desak Dinkes DKI Realisasikan Cek Kesehatan Gratis: Jangan Hanya Jadi Wacana

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Maret 2025
Dewan PSI Desak Dinkes DKI Realisasikan Cek Kesehatan Gratis: Jangan Hanya Jadi Wacana

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan gratis. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta diminta untuk lebih aktif dan bergerak cepat dalam merealisasikan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

Sebab, cek kesehatan gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai kado ulang tahun, kepada masyarakat.

Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, program ini jangan sampai hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata di lapangan.

"Kesehatan adalah hak fundamental warga Jakarta. Program cek kesehatan gratis harus segera direalisasikan, bukan sekadar wacana. Dinkes perlu bertindak lebih proaktif dalam pelaksanaannya," ujar Justin Adrian di Jakarta, pada Kamis (13/3).

Baca juga:

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dapat Turunkan Beban Pembiayaan Kesehatan

Justin tegaskan, bahwa akses kesehatan gratis harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan medis berkualitas.

"Pemprov DKI sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk sektor kesehatan. Maka, seharusnya tidak ada alasan bagi Dinkes untuk lamban dalam melaksanakan program ini," tambahnya.

Justin juga mengingatkan Dinkes untuk memperkuat sosialisasi dan memastikan bahwa setiap Puskesmas serta rumah sakit daerah siap melayani masyarakat tanpa diskriminasi.

"Jangan sampai warga kebingungan karena kurangnya informasi. Semua pihak harus bekerja sama agar program ini berjalan efektif dan merata," tegasnya.

Baca juga:

Cek Kesehatan Gratis Terbanyak Temukan Warga Alami Gangguan Mata Akibat Gadget, Kedua Obesitas

Selain itu, ia juga meminta agar evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa program cek kesehatan gratis ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.

"Kami di Komisi E akan terus mengawasi dan mengawal realisasi program ini. Jika ada kendala, segera cari solusi, jangan ditunda-tunda," tutupnya. (Asp)

#Cek Kesehatan Gratis #Tes Kesehatan Gratis (TKG) # Pemeriksaan Kesehatan Gratis #Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) #Dinas Kesehatan #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ananda Dimas Prasetya

Penulis, editor, dan praktisi konten digital dengan latar belakang akademis di bidang jurnalistik serta pengalaman dalam penyusunan artikel berita, konten informatif, dan optimasi mesin pencari (SEO). Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran (2007–2014) dengan pemahaman mendalam mengenai kaidah jurnalistik, etika media, verifikasi informasi, dan teknik penulisan profesional. Berfokus pada pengembangan konten yang mengutamakan akurasi, relevansi, dan nilai informasi bagi pembaca. Memastikan artikel disusun melalui proses riset, verifikasi sumber, dan pengolahan data cermat guna menjamin kualitas informasi yang disajikan. Berbagai topik yang menjadi perhatian meliputi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya, hiburan (musik & film), gaya hidup, motorsports, hingga isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bagikan