Eddy Flo
MerahPutih.Com - Selama ini sikap capres 02 Prabowo Subianto terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya satu kata: tolak. Apapun penjelasan KPU kemudian dipertegas Bawaslu, Prabowo tetap saja menolak hasil Pilpres 2019.
Benarkah Prabowo begitu 'denial' terhadap kontestasi demokrasi lima tahunan ini? Ataukah hanya upaya orang-orang di sekitar Ketua Umum Partai Gerindra untuk menciptakan kekisruhan sosial politik?
Berdasarkan keterangan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, sesungguhnya Prabowo dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan bahwa KPU telah bekerja dengan profesional dan netral. Indikasi dari pernyataan ini, sebetulnya Prabowo menerima hasil KPU.
Menurut Andi, hal tersebut disampaikan calon presiden 2019 terkait isu yang berkembang bahwa penyelenggara pemilu dan aparat dianggap tidak netral. Ia tak menjelaskan detail apakah Prabowo menyatakan hal ini sebelum atau sesudah Pilpres 2019.
"Pak Prabowo menyatakan bahwa KPU saat ini berbeda, KPU yang profesional dan netral. Tak perlu khawatir dengan KPU saat ini. Itu kalimat dari mulut Pak Prabowo," kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/6).
Mantan aktivis mahasiswa ini menyatakan sekarang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah selesai. KPU sudah menetapkan hasil rekapitulasi suara, di mana pasangan 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul.
Menurutnya saat ini tinggal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat hasil suara Pilpres 2019.
"Partai Demokrat bukan anak buah koalisi, karena bukan fusi. Sehingga apa yang menjadi arah politik Partai Demokrat sepenuhnya hak kami," ujarnya.
Andi Arief menjelaskan Partai Demokrat tidak memiliki pandangan subjektif terhadap Sandiaga Uno. Menurutnya, berdasarkan survei saat itu Sandiaga teridentifikasi politik SARA, sehingga sulit menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pemilihnya besar.
"Pak Prabowo keras kepala dan meninggalkan Demokrat. Kini terbukti," kata Andi.
Meskipun demikian, kata Andi, Demokrat, SBY hingga AHY tetap berupaya mencari jalan agar pasangan Prabowo-Sandi menang pilpres kala itu. Ia menyebut Demokrat dalam pertemuan selalu mengusulkan sesuatu yang positif, namun ditolak Koalisi Indonesia Adil Makmur.
BACA JUGA: Masih di Yogyakarta, Jokowi Silaturahmi dengan Keluarga Sri Sultan HB X
Sidak ke Rutan KPK, Tim Ombudsman RI Ditolak
Menurut Andi, kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk semua yang mengikuti kontestasi Pilpres agar memperhatikan survei sebagai alat bantu kemenangan. Ia mengatakan memiliki uang banyak, namun hasil survei tak berpeluang dalam level Pilpres jangan memaksakan diri.
"Ada hal yang tidak pantas saya kemukakan soal mengapa Pak Prabowo memaksakan wakilnya Sandi Uno. Biarlah itu menjadi rahasia Partai Demokrat, SBY dan AHY," tutup Andi Arief.(Knu)
