Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim telah mengantisipasi anggaran pembentukan kementerian baru pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna mengakomodasi program presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Itu sudah dilakukan, supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Rabu (11/9).
Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam merumuskan anggaran pembentukan kementerian baru.
Prabowo pun turut memberikan masukan dalam proses perumusan itu. Namun, Thomas menyebut, belum ada keputusan final terkait hal tersebut.
Baca juga:
Baleg DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Kementerian Negara Dibawa ke Paripurna
"Tentunya ada (masukan dari Prabowo). Tapi, karena ini prosesnya berlanjut dan minggu depan DPR akan menentukan, jadi kita tunggu saja," katanya.
Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian pada kabinetnya mendatang. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa jumlah menteri akan bertambah pada kabinet Prabowo.
Namun, dia belum mengetahui jumlah pasti kementerian pada periode 2024-2029 itu.
Penambahan kementerian pada kabinet Prabowo dimungkinkan lantaran Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan menjadi UU.
Salah satu poin pada RUU tersebut adalah perubahan Pasal 15, di mana presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengantisipasi pembentukan kementerian baru.
Postur Sementara APBN 2025, pos belanja yang ditujukan untuk mengantisipasi pelaksanaan program pemerintahan baru termasuk dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada belanja non-kementerian/lembaga (K/L), sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata di Badan Anggaran (Banggar) DPR kemarin.
Program itu dianggarkan sebesar Rp 491,2 triliun dari total Rp 1.541,4 triliun untuk belanja non-K/L. Nilai ini turun usai pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9) lalu.
Penurunan anggaran belanja non-K/L disebabkan adanya pergeseran anggaran, di mana belanja K/L meningkat dari Rp1.094,66 triliun menjadi Rp 1.160,09 triliun. (*)
