Andika Pratama
MerahPutih.com - Kompetisi Liga 1 musim 2017 akan berakhir pada Minggu (12/11). Sejatinya, kompetisi elite di tanah air ini menjadi untuk meningkatkan prestasi dan mengembangkan industri sepak bola, tetapi justru berakhir antiklimaks.
Dari awal sampai akhor musim lebih banyak kontroversinya dibandingkan persaingan yang sehat, sportif, dan fairplay. Banyak kasus yang membuat kompetisi ini cacat! Bahkan, terkesan jadi sebuah dagelan baru PT Liga Indonesia Baru, selaku operator Liga 1.
Anehnya, kasus-kasus yang terjadi justru bermula dari PSSI sendiri, baik dari operatornya PT Liga Indonesia Baru (LIB) maupun dari penegak hukumnya, Komdis PSSI.
Mulai dari ketidak konsistenan penegakkan regulasi dan manual liga seperti pergantian pemain dari tiga ke lima dan kembali ketiga. Banyaknya pemain asing yang tidak punya KITAS dan ITC, pelaksanaan laga kandang di kandang lawan, sampai munculnya istilah "Play Off Khusus".
Alih-alih menegakkan regulasi dan rules of the games, Komdis PSSI malah sibuk mengumpulkan uang dari sanksi yang dijatuhkan kepada pemain, pelatih, manajer, klub, dan suporter. Sanksi yang harusnya memberikan efel jera malah menjadi mesin uang. Ditambah tidak konsistennya komdis dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran yang terjadi. Terkesan tebang pilih.
Termutakhir, saling lempar tanggung jawab antara Komdis dan LIB terkait kasus WO Persib. Kasus Sissoko dan Mitra Kukar menambah keruh masalah di akhir musim akibat buruknya administrasi dan komunikasi di Komdis PSSI dan LIB.
"Jadi, Komdis PSSI dan PT Liga Indonesia harusnya menghukum dirinya sendiri dulu sebelum memvonis pemain, pelatih, manajer, klub dan suporter," kata koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali dalam rilis yang diterima MerahPutih.com, Jumat (10/11).
"Sepakbola kita butuh keteladan dari pengambil kebijakan agar bisa profesional bermartabat dan berprestasi. Yang harus diingat sepak bola sejatinya olahraga yang diselesaikan di lapangan hijau, bukan di meja hijau," tegasnya.
