Adinda Nurrizki
MerahPutih Nasional - Mantan Kapolri era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail ikut angkat bicara dengan ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gedut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ismail mencium aroma tidak sedap terkait pergantian Jenderal Sutarman dari kursi Kapolri itu. Dia menduga ada persaingan tidak sehat di antara calon-calon Kapolri, sehigga menyebabkan Budi Gunawan menyandang status tersangka.
"Sekarang di era reformasi semua orang ingin jabatan Kapolri. Kalau orang kaya kita dulu tau diri, saya enggak pantas untuk jabatan itu. Kalau sekarang setiap orang merasa pantas," kata Ismail di Jakarta, Rabu (14/1).
Menurut Ismail, calon Kapolri mestinya berkompetisi secara sehat dan profesional. Sebab, sudah ada kriteria dan kepantasan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan Kapolri tersebut. Namun kriteria itu tampaknya dikesempingkan oleh sebagian anggota Polri, sehingga ketika ada pencalonan Kapolri mereka satu sama lain saling menjatuhkan.
BACA JUGA: PPP Akan Ikuti Keputusan Komisi III Soal Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan
Seperti diketahui, ada lima calon Kapolri yang diajukan Kompolnas kepada Presiden Jokowi. Kelima nama itu pada awalnya diseleksi untuk kemudian diajukan Kompolnas kepada Jokowi. Namun, setelah melewati seleksi, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepada Komisi III DPR RI. Uji kelayakan Komisi yang membidangi hukum kepada Budi Gunawan itu akan tetap dilanjutkan pada Rabu (14/1) besok meski Budi Gunawan sudah menyandang status tersangka.
Terkait status tersangka yang melekat pada diri Budi Gunawan yang juga Kepala Lembaga Pendidkan Kepolisian itu, Ismail menegaskan bahwa KPK semestinya memeriksa terlebih dahulu Budi Gunawan. Ketika proses pemeriksaan dan sudah ditemukan dua alat bukti, kata dia, lembaga antikorupsi yang dipimpin Abraham Samad tersebut barulah kemudan menentapkan dia sebagai tersangka.
"Mestinya kan dipanggil dulu diperiksa, kemudian ditetapkan tersangka. Jadi dia menetapkan tersangka dari kapan penyelidikannya dilakukan. Dari pernyataan-pernyataan (KPK) begitu wajar saja dianggap politis, mestinya seperti saya dulu, orang kita periksa dulu, setelah yakin betul persoalannya baru ditersengkakan," kata dia sambari mengatakan bahwa dirinya selalu mengkritik KPK. (hur)
Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom
Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom
BERITA LAINNYA:
Menaker: Kinerja Pengawasan dan Pengujian K3 Jangan Seperti Bajaj
Perpustakaan MPR RI Tak Pasang Foto Jokowi, Kenapa?
