Angga Yudha Pratama
Merahputih.com -Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Mochamad Iriawan mengaku kaget ketika diberi tahu oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa dirinya akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"(Dihubungi Mendagri) itu lebaran kedua ya, jam 8 malam dikasih tahu kabar ini, kaget tentunya. Jadi baru tahu juga, kami sedang ada di Surabaya, sedang bersilaturahim dengan besan makanya langsung kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan," kata M Iriawan, usai dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka Bandung, Senin (18/6).
Mantan Kapolda Jawa Barat itu menegaskan siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dan amanat yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada dirinya terkait tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Kami prajurit sejati apapun yang diperintahkan oleh negara akan dilaksanakan, kami siap. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, akan dilaksanakan dengan kerja keras untuk Jawa Barat karena kita tahu Pak Aher pada masanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat banyak berhasil dalam memimpin Jawa Barat," tuturnya.
Jaga Netralitas
Iriawan mengaku akan fokus melayani masyarakat Jawa Barat dan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 2018, dirinya akan menekankan tentang netralitas ASN di Pemprov Jawa Barat. "Tentunya, kami akan mengawasi ASN untuk netral, jelas itu prinsip kami," ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Iriawan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan memastikan pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat berjalan aman dan lancar.
"Saya harap Penjabat Gubernur Jawa Barat yang hari ini dilantik dan diambil sumpah jabatannya bisa menjaga netralitas para ASN dan ikut menyukseskan pemilihan gubernur-wakil gubernur serta bupati/wali kota yang kurang dari 10 hari lagi," kata Mendagri.
Penjabat Gubernur Jawa Barat memiliki dua tugas pokok, yakni mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang definitif. Dalam rangka untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat, penjabat gubernur harus segera membangun komunikasi yang intensif dengan DPRD provinsi serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. Agar pelaksanaan program pemerintah daerah dapat mewujudkan pengembangan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Mendagri juga meminta Iriawan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada "Nawa Cita atau Sembilan Agenda Strategis Pemerintah Kabinet Kerja" yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, serta esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
"Penjabat gubernur bukanlah pejabat politik, sehingga harus memiliki kemampuan lebih serta keleluasaan dalam mengawal netralitas ASN dan jajaran TNI/Polri dalam pilkada serentak tahun 2018," katanya.
Selain itu, lanjut dia, penjabat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus mampu berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, sebagaimana dikutip Antara, Penjabat Gubernur Jawa Barat harus mampu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah difokuskan pada upaya pemberian pelayanan publik yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk memastikan pilkada serentak 2018 berjalan lancar, maka Iriawan harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat dan dibantu oleh TNI dan Polri. "Saya juga berharap Penjabat Gubernur Jabar segera melakukan komunikasi intensif dengan DPRD setempat apabila ada kebijakan-kebijakan teknis di pemerintahan," katanya. (*)
