Capim KPK Sebut OTT Tak Hasilkan Apa-Apa, Buktinya IPK Stagnan di Angka 38

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 29 Agustus 2019
Capim KPK Sebut OTT Tak Hasilkan Apa-Apa, Buktinya IPK Stagnan di Angka 38

Ilustrasi: Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK 2019 di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (27/8). (Desca Lidya Natalia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Roby Arya Brata menjadi peserta pertama yang mengikuti tes wawancara dan uji publik Capim KPK hari ketiga di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8).

Roby menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK tak menghasilkan apapun. Menurut dia, hal itu terbukti dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan.

Baca Juga:

Kritik Capim Terima Gratifikasi, Jubir KPK Febri Diansyah Dipolisikan

"Saya akan evaluasi penindakan di KPK. Bahwa OTT itu tidak menghasilkan apa-apa, buktinya IPK kita stagnan hanya 38, kurang ada impact (dampak)," kata Roby.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Seskab) ini menilai maraknya OTT yang dilakukan KPK membuat kepala daerah takut menggunakan APBD.

"Seharusnya KPK lebih banyak bergerak, jangan hanya menangkapi orang lalu kemudian menjadikan pemerintahan ini tidak bekerja. Itu faktanya, Rp 207 juta triliun di daerah tidak digunakan karena kepala daerah ketakutan, takut ditangkap KPK," ujar dia.

"Apakah ini yang kita inginkan? Tidak sama sekali," sambung pria yang dua kali gagal menduduki jabatan struktural di KPK ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Menurut Roby, visi lembaga yang dikomandoi Agus Rahardjo cs itu keliru dengan banyaknya operasi senyap. Dia menegaskan, akan mengubah visi KPK jika nantinya berhasil menjadi pimpinan.

"Dia (KPK) bilang visinya Indonesia bebas dari korupsi. Saya kira itu keliru, nanti kalau saya di dalam akan saya rubah. Visi KPK adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan cara mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," kata dia.

Roby mengaku ingin menjadikan lembaga yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia ini lebih bermanfaat. Tentunya jika dia terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Saya ingin buat KPK ini lebih bermanfaat untuk negara ini. Jangan karena alasan independen dia enggak mau bekerjasama dengan pemerintah," tandas Roby.

Panitia Seleksi Capim KPK kembali melakukan tes wawancara dan uji publik terhadap enam kandidat Capim KPK 2019-2023. Tes wawancara dan uji publik hari ketiga ini masih berlangsung di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (28/8).

Baca Juga:

Soal Capim KPK, Moeldoko: Kalau Cari yang Sempurna, Sana ke Surga

Keenam kandidat itu yakni Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Seskab) Roby Arya Brata, PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, Wakapolda Kalbar Sri Handayani.

Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Direktur Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi. (Pon)

#KPK #Capim KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Berita Foto
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Indonesia
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Dia mengatakan tidak menerima laporan dari ketiga pihak tersebut terkait dengan dana iklan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Indonesia
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
KPK akan menindaklanjuti setelah beredarnya pemberitaan mengenai hasil audit keuangan PBNU yang menemukan adanya aliran dana dari Mardani Maming.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK telah menetapkan lima tersangka dengan kerugian Rp 222 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Indonesia
267 Hari Sejak Rumahnya Digeledah, Ridwan Kamil Akhirnya Datang Diperiksa KPK
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
267 Hari Sejak Rumahnya Digeledah, Ridwan Kamil Akhirnya Datang Diperiksa KPK
Bagikan