Cantrang Diperbolehkan, Pengamat: Jokowi Cari Massa Nelayan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 18 Januari 2018
Cantrang Diperbolehkan, Pengamat: Jokowi Cari Massa Nelayan

Ilustrasi jaring penangkap ikan teri jenis "gillnet". (FOTO Antara/Aji Styawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut diperbolehkannya penggunaan kapal cantrang untuk beroperasi di perairan Indonesia tak lepas dari kondisi politik terkini.

Menurutnya, menjelang Pilpres 2019 ini, Jokowi tentunya tak mau kehilangan basis massa nelayan, sehingga kebijakannya harus populer di mata masyarakat.

Terlebih, kata dia, sebagian besar pengguna cantrang yang ikut berdemo kemarin merupakan nelayan asal Pantura yang loyal terhadap PDIP dan tentunya Jokowi. Sehingga, kata Ujang, mau tak mau Menteri Susi harus melunak demi konsolidasi politik tahun depan.

"Bisa saja tekanan itu terjadi. Demi untuk menjaga basis pemilih Jokowi di Pantura cantrang diperbolehkan," ujar Ujang kepada awak media, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski memperbolehkan penggunaan cantrang, Menteri Susi mensyaratkan agar nelayan tidak menambah kapal dengan alasan menjaga lingkungan perairan.

"Ini seperti sambil menyelam minum air. Sambil menjaga lingkungan sambil juga menyenangkan bosnya yang akan maju lagi di pilpres 2019," tandasnya. (Fdi)

#Cantrang #Joko Widodo #Menteri Susi #Nelayan Tradisional
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Mantan Menteri Susi Dukung Ekspor SDA Dilakukan BUMN, Tambah Penerimaan Negara
Ia menyoroti masih maraknya praktik under-invoicing, transfer pricing hingga transaksi ekspor yang tidak tercatat secara optimal sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Mantan Menteri Susi Dukung Ekspor SDA Dilakukan BUMN, Tambah Penerimaan Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Bagikan