Luhung Sapto
MerahPutih.com - Kebijakan pertanian pemerintah dinilai secara teknis belum berpihak kepada petani. Indikasinya, kemiskinan petani terjadi karena banyak faktor, mulai dari hulu hingga hilir.
Mulai dari soal agraria seperti kepemilikan lahan yang menciut dan terampas, modal dan sarana produksi yang terbatas, hingga di tingkat hilir berupa tidak adanya jaminan harga dan pemasaran hasil pertaniannya.
"Berbagai yang menyelimuti petani dan dunia pertanian adalah bukti bahwa masih ada yang salah dalam tata kelola pertanian kita," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (26/9), saat membuka Sarasehan Nasional "Nasib Petani di Era Jokowi: Memotret Keberpihakan Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian dan Agraria" di Kantor DPP PKB."
Muhaimin menilai visi kedaulatan pangan yang diusung Presiden Joko Widodo belum dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Terbukti, untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah lebih memilih melakukan impor ketimbang menyerap hasil pertanian dari petani sendiri.
"Faktanya pemerintah melakukan impor terhadap komoditas-komoditas yang sesungguhnya bisa dipenuhi oleh pertanian dalam negeri," kata dia.
Menurut Muhaimin harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan reformasi pembangunan pertanian secara mendasar dan menyeluruh.
"Pemerintahan Jokowi harus dikawal dan dipastikan mampu mendokrak secara efektif kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan dan penyokong utama kedaulatan pangan Indonesia," katanya. (*)
Sumber: ANTARA
