BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 25 Mei 2021
BW Duga Firli Bahuri Bohong Soal Minta BAP Kasus Walkot Tanjungbalai

Bambang Widjojanto (dua kanan). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menduga Ketua KPK Firli Bahuri berbohong soal permintaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Menurut BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto, KPK tak mengenal istilah berita acara ekspos. Hal itu disampaikan BW menanggapi klarifikasi yang disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang menyebut Firli meminta berita acara ekspos pimpinan terdahulu, bukan BAP.

"Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP-562A/01-20/05/2016 tentang Standar Prosedur Baku (SOP) Kedeputian Bidang Penindakan (SOP Penindakan) tidak mengenal nomenklatur berita acara (BA) ekspos," kata BW dalam keterangan tertulis, Senin (24/5) malam.

Baca Juga:

KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai

Ali dalam klarifikasi yang disampaikan kepada awak media juga mengatakan bahwa berita acara ekspos tersebut tak hanya diminta oleh Firli, tetapi juga oleh empat pimpinan KPK lainnya.

Menurut Ali, berita acara ekspos diperlukan untuk memperkuat penjelasan bahwa ekspos mengenai perkara tersebut juga sudah pernah digelar oleh pimpinan pada periode lalu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Atas klarifikasi itu, BW menduga permintaan berita acara ekspos hanya alibi untuk mengelak adanya permintaan BAP Syahrial oleh Firli Bahuri.

"Alibi seperti ini justru dapat dituding sebagai fitnah, berupa kebohongan yang sangat nyata oleh Ketua KPK. Permintaan itu juga bertentangan dengan Perkom KPK," tegasnya.

Baca Juga:

Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan 75 Pegawai Terhadap Firli Bahuri Cs

Untuk itu, BW menyarankan Firli untuk menjelaskan dan menunjukkan, di mana pasal dan peraturan yang menegaskan adanya berita acara ekspos. Hal itu dinilai penting dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah yang potensial membohongi publik.

"Jika Ketua KPK tidak dapat menjelaskannya, fakta kebohongan menjadi tak terbantahkan," tutup BW.

Permintaan BAP saksi kasus Tanjungbalai yang diduga dilakukan oleh Firli Bahuri ditengarai ada maksud lain.

Hal ini lantaran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diduga sempat menghubungi Syahrial untuk membicarakan kasus yang tengah diusut KPK tersebut. (Pon)

Baca Juga:

ICW Desak Dewas KPK Segera Periksa Firli Cs

#Bambang Widjojanto #KPK #Firli Bahuri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Bagikan