BPN Sebut KPU Lembaga Paling Tidak Jujur, Kenapa?


Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan (tengah) mengapresiasi minat masyarakat kumpulkan form C1 Pemilu 2019 (Divisi Media dan Komunikasi BPN)
MerahPutih.Com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan kembali mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ferry menyebut sejak era reformasi, lembaga yang dipimpin Arief Budiman itu sebagai penyelenggara pemilu paling tidak jujur.
"Kualitas KPU sepanjang perjalanan politik saya, KPU paling jelek, paling tidak jujur. Pengalaman saya tahun 2014 tidak seperti ini," kata Ferry dalam diskusi bertajuk "Apakah Kecurangan Akan Disahkan?" di Media Center Prabowo-Sandi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).
Menurut Ferry, batas kemampuan KPU dalam menyelenggarakan pemilu sudah terlihat sejak penyelenggaraan debat kandidat. Bahkan dirinya mensinyalir bahwa kondisi ini memang sengaja dirancang dan diciptakan.

"Yang sekarang, saya agak heran, mungkin belum sampai kualifikasinya. Mulai terasa saat penyusunan rencana debat. Pertama memang pemilu ini dirancang dengan sedikit tidak teratur dan tidak terpola," tegas dia.
Selain itu, kata Ferry, kelalaian KPU makin terlihat ketika meloloskan Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Padahal pasangan calon hanya ada dua, namun KPU tidak bisa mengetahui soal status Ma'ruf di BUMN.
"Ketika kasus Ma'ruf Amin (status di BUMN), kalau saya tanya siapa yang salah? KPU, karena meloloskan. Enggak ketemu bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi, nah ini saya kira sesuatu yang bukan kehilafan. Kita enggak tega kalau bilang kebodohan, tapi kita bilang bahwa ini adalah faktor kesengajaan," ungkapnya.
BACA JUGA: Universitas Mataram Jadi Tuan Rumah Konferensi ke-7 Ahli Filsafat Hukum Indonesia
Cak Imin Tak Masalah Jika Koalisi Pendukung Jokowi 'Gemuk'
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu juga melihat, dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) baru kali ini yang merasa risau adalah pihak terkait atau kubu Jokowi-Maruf. Di sisi lain, pihak termohon dalam hal ini KPU, seolah berlindung di balik pihak terkait.(Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa

Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur

Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'

Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung

Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan

Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi

Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
