Pilpres 2019

BPN Prabowo-Sandi Bantah Pakai Strategi Populisme Sayap Kanan Demi Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 07 Desember 2018
 BPN Prabowo-Sandi Bantah Pakai Strategi Populisme Sayap Kanan Demi Pilpres 2019

Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Konstelasi politik Indonesia menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 cenderung menampilkan politik identitas yang kental, antara religius dan nasionalis.

Belakangan justru muncul gelombang populisme sayap kanan, yang diduga dimotori Pasangan Prabowo-Sandi. Kebangkitan populisme sayap kanan seperti yang terjadi Eropa dan Amerika Serikat, menurut sejumlah pengamat berpotensi menimbulkan perpecahan karena membenturkan dan menimbulkan kecurigaan antargolongan serta antarkelas.

Terkait tudingan, strategi populisme sayap kanan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menampik menggunakan strategi itu dan mengklaim menjalankan kampanye yang baik untuk memenangkan hati masyarakat.

"Saya bisa pastikan dari kami BPN tidak memainkan itu. 'One man one vote', jadi dimenangkan hatinya dengan cara yang baik," ujar juru kampanye BPN Intan Fauzi di Jakarta, Kamis (6/12).

Pasangan Prabowo-Sandi
Pasangan Prabowo-Sandi saat Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Jakarta, Minggu (23/9) (Foto: Twitter @fadlizon)

Menurut Intan, selama ini apabila terdapat pandangan kubu Prabowo menyerang sementara kubu Jokowi bertahan, hal tersebut menunjukkan kelihaian dan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Pengamat politik Sirojudin Abbas di Jakarta menyatakan populisme sayap kanan sebelumnya telah bangkit di Eropa, seperti di Prancis saat Marie Le Pen dicalonkan menjadi capres serta di AS saat Donald Trump memenangkan pemilu.

Menurut dia, populisme sayap kanan dimunculkan di Indonesia oleh calon presiden Prabowo Subianto yang dalam berkampanye menggabungkan sentimen politik berbasis agama dengan retorika populis kerakyatan.

"Risiko perpecahan terbuka kalau tim Prabowo melanjutkan mirip seperti dilakukan di negara AS dan Eropa," ucap Abbas.

Strategi kampanye seperti itu, kata Sirojudin Abbas sebagaimana dilansir Antara, diarahkan untuk membuat kontra antara penguasa dan rakyat serta elite dan masyarakat miskin.

"Strategi ini secara sadar dijalankan. Risikonya di masyarakat ada rasa ketidakpercayaan antarkelompok," ucap Abbas.

Ia berpendapat pengalaman Pilkada DKI pada 2016 populisme sayap kanan telah berkembang dan berhasil memenangkan Anies dan Sandiaga. Akibat Pilkada DKI, ujar Abbas, masyarakat terpecah belah, bahkan umat Islam.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Penembakan Pekerja di Papua Harus Dihentikan Agar Pembangunan Terus Berjalan

#Prabowo Subianto #Pilpres 2019 #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
Viral Video Prabowo Diputar di Bioskop, Kini Sudah Tidak Tayang di Solo
Video Presiden RI, Prabowo Subianto, viral di media sosial. Sebab, video tersebut diputar di bioskop Indonesia. Kini, video itu sudah ditarik dan tak tayang lagi di Solo.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
Viral Video Prabowo Diputar di Bioskop, Kini Sudah Tidak Tayang di Solo
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Legislator Sebut Munculnya Prabowo di Bioskop Jadi Bagian dari Inovasi Pemerintah
Publik justru akan merasa penasaran jika kinerja pemerintah tidak dikomunikasikan secara baik
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
Legislator Sebut Munculnya Prabowo di Bioskop Jadi Bagian dari Inovasi Pemerintah
Indonesia
Jubir Presiden Pastikan Surpres Prabowo Tentang Pergantian Kapolri Hoaks
Isu Surpres Presiden Prabowo ke DPR untuk pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9) kemarin.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Jubir Presiden Pastikan Surpres Prabowo Tentang Pergantian Kapolri Hoaks
Indonesia
Prabowo Langsung ke Bali dari Abu Dhabi, Dengarkan Curhat Korban Banjir
Pesawat kepresidenan Presiden Prabowo mendarat di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali sekitar pukul 12.00 WITA, setelah pesawat itu lepas landas dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (13/9) pagi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Prabowo Langsung ke Bali dari Abu Dhabi, Dengarkan Curhat Korban Banjir
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat
Pertemuan para tokoh GNB dengan Presiden Prabowo akan membahas mengenai perkembangan terakhir dan kondisi terkini bangsa Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Prabowo Undang Tokoh Gerakan Nurani Bangsa ke Istana, Romo Magnis Datang Nyaris Telat
Indonesia
Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Prabowo: Tunggu Waktunya
Kursi Menko Pulkam dan Menpora kini masih kosong. Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, hanya menunggu waktu saja,
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Kursi Menko Polkam dan Menpora Masih Kosong, Prabowo: Tunggu Waktunya
Indonesia
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Seluruh prosesi pengangkatan dan pemberhentian ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Bagikan