Eddy Flo
MerahPutih.Com - Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi, angkat bicara terkait manuver eks Danjen Kopassus Agum Gumelar yang menyebut calon presiden Prabowo Subianto diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM berat 1998.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menganggap wajar manuver yang dilancarkan Agum kepada Prabowo. Pasalnya, Agum saat ini sedang menikmati kekuasaan sebagai anggota Dewan Petimbangan Presiden (Wantimpres).
"Agum Gumelar itu kan Timses Jokowi dari 2014. Sekarang beliau anggota Wantimpres Pak Jokowi, penikmat kekuasan dari pak Jokowi," ujar Andre saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/3).
"Ya wajar dong beliau dukung Pak Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan (soal Prabowo diduga terlibat kasus pelanggaran HAM) yang saya rasa pernyataan ini diulang dari 2014," kata Andre menambahkan.
Menurut Andre Agum tidak bijak ketika membeberkan ke publik soal dugaan keterlibatan Prabowo atas pelanggaran HAM 1998. Seharusnya, Agum melaporkan kasus pelanggaran HAM tersebut ke Jokowi.
"Kalau dia tahu, kenapa dia enggak lapor ke Presiden. Kenapa enggak dia lapor ke jaksa agung. Dia kan anggota Wantimpres. Kenapa dia tahu tempatnya, enggak dilaporkan. Kan aneh?" tandas Wasekjen Gerindra ini.
Agum Gumelar sebelumnya menghebohkan media sosial dengan kisahnya yang beredar lewat sebuah video. Agum membeberkan kesalahan calon presiden Prabowo Subianto sebagai pelaku pelanggaran HAM berat.
Agum adalah salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menyidangkan Prabowo Subianto. Purnawirawan jenderal TNI ini mengaku bicara dari hati ke hati dengan anggota Tim Mawar, tim yang kemudian diketahui publik menculik dan menghilangkan aktivis 1997/1998, mantan bekas anak buahnya.
"Ketika dari hati ke hati (bicara) dengan mereka, di situlah saya tahu di mana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu detail," kata Agum dalam sebuah video yang diunggah Ulin Niam Yusron di akun Facebooknya, beberapa waktu lalu.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Menteri Nasir Desak Perguruan Tinggi Hapus Program Studi Penghasil Pengangguran
