Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah sudah melarang mudik Lebaran dua kali sejak pandemi berkecamuk di negara ini. Lalu, bagaimana dengan mudik tahun ini?
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memberikan sedikit bocoran sesuai hasil rapat terbatas (ratas) para menteri dengan Presiden Joko Widodo. Sandiaga mengakui kemungkinan akan ada perbedaan untuk tahun ini.
Baca Juga
Bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, kebijakan soal mudik Lebaran masih belum tuntas dibahas. Namun, Sandiaga mengakui kemungkinan akan ada perbedaan untuk tahun ini.
Dia menambahkan, untuk kegiatan ibadah Ramadhan seperti tarawih juga akan lebih longgar. Tetapi, tentunya tetap disiplin protokol kesehatan dan disesuaikan dengan level kepadatan masing-masing rumah ibadah.
"Nanti ada pengumumannya, jadi alhamdulillah tarawih ini bisa kembali kita giatkan," tutur Sandi yang mengenakan kemeja putih ini.
Sandiaga mengatakan, kasus COVID-19 di Indonesia sudah terkendali dan hal ini menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait perjalanan masyarakat, mulai dari mudik hingga berwisata.
Kebijakan yang mendukung perjalanan masyarakat akan digencarkan sebagai salah satu bentuk transisi ke ekonomi baru pascapandemi.
Baca Juga
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, smabung dia, tengah bersiap membuat persiapan terkait kegiatan wisata dengan lebih rinci dan detail.
"Ini juga perlu persiapan karena varian baru terus muncul, tapi alhamdulillah Omicron bisa kita tanggulangi, dan transisi ini diharapkan selesai pertengahan tahun 2023 mendatang," ungkapnya.
Sandi menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pemahaman serta narasi tunggal untuk bertransisi menuju tatanan ekonomi baru pasca pandemi COVID-19.
Persiapan ini diiringi dengan perluasan Visa on Arrival/VoA (visa kunjungan saat kedatangan) untuk Pelaku Perjalanan Luar Negari (PPLN) dari sebelumnya 23 negara menjadi 42 negara.
“Jika nanti setelah hari raya (dan) mudik lebaran semuanya berjalan lancar, maka proses ini terus berlanjut sehingga kita akan lebih memperluas kegiatan ekonomi di masyarakat,” ucap dia.
Selain perluasan VoA, pemerintah juga memutuskan kebijakan tanpa karantina diperluas ke seluruh Indonesia hanya dengan syarat melakukan entry PCR test. (Knu)
Baca Juga
Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Mitigasi Mudik dari Sekarang
