Bicara Soal Hukum, Anies Tegaskan Saat Ini Banyak Peraturan Yang Ditekuk

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12), dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga:

Prabowo Siap Pertaruhkan Nyawa Demi Tempatkan Hukum dan HAM Paling Atas

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, saat menyampaikan visi-misi dalam debat pertama Pilpres 2024, mengumukakan janjinya menegakkan hukum secara adil untuk seluruh masyarakat.

Anies mengatakan, penegakan hukum yang adil harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Namun saat ini, banyak peraturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan tertentu.

"Apakah ini (hukum yang tidak tegak) akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan," kata Anies di Halaman Gedung KPU, Jakarta.

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Karena itu, menurutnya kekuasaan harus diatur oleh hukum yang berlaku, bukan sebaliknya. Selain itu, saat ini hukum bersifat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan.

"Karena itu kita mendorong perubahan, mengendalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," kata dia.

Ia memaparkan, saat ini banyak anak bangsa yang mencoba mengungkapkan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun, kata dia, mereka justru dihadapkan dengan kekerasan, benturan, bahkan gas air mata.

Untuk itu, Anies berkomitmen untuk menegakkan hukum dari atas hingga ke bawah. Komitmen itu, kata dia, berlaku juga untuk ASN, TNI, hingga Polri.

"Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Negara ini harus dikembalikan negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan hukum diatur oleh penguasa. Kita (AMIN) tak ingin itu terjadi," jelas Anies. (Knu)

Baca Juga:

Di Debat Perdana, Ganjar Tawarkan Program Satu Desa Satu Puskesmas