Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menilai, berbagai opini menyudutkan pemerintah yang dianggap lambat dalam menangani pandemi COVID-19 karena pemerintah belum all out dalam meyakinkan publik.
Menurut dia, pemerintah memang perlu meyakinkan kepada publik bahwa pemerintah bekerja sepenuhnya (all out) dalam melawan COVID-19 ini.
Baca Juga:
Cegah Corona Meluas, Jam Operasional Cafe dan Angkringan di Yogyakarta Dibatasi
"Caranya dengan memberikan informasi yang lugas dan konsisten dari pusat hingga daerah," kata Stanislaus kepada wartawan, Senin (27/4).
Kekurangan lainnya adalah pemerintah belum mampu membangun pusat data yang terintegrasi bagi semua pihak yang memerlukan, yang tersedia secara terbuka dalam satu sumber valid.
Kebutuhan informasi di masa pandemi sangat krusial dan berdampak ke berbagai sektor. COVID-19, kata dia, selain menimbulkan korban jiwa dalam waktu cepat, juga mempunyai dampak beruntun ke ekonomi, keamanan, dan politik.
"Jika informasi tidak bisa diperoleh dari sumber pemerintah, maka kebutuhan itu akan diisi dari sumber lain yang belum tentu akurat," terang Stanislaus.
Peran media juga dinilai sangat krusial terutama dalam menjernihkan informasi. Di media sosial, cukup banyak opini yang menyesatkan sehingga sentimen negatif bisa saja dipupuk menjadi konflik di dunia nyata.
Media massa, terutama media cyber, mempunyai peran sentral untuk distribusi informasi yang membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Menurut Stanislaus, jika informasi bias atau tidak tepat, maka bisa berdampak sebaliknya, masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, muncul distrust (ketidakpercayaan), dan situasi akan berkembang.
"Jadi memang benar salah satu faktor penting dalam penanganan COVID-19 adalah penanganan media yang baik," tutup Stanislaus.
Lembaga riset ekonomi Indef bersama Data Catalyst pada Minggu (26 April 2020) merilis hasil Riset Big Data terkait penanganan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Riset yang dilakukan dua bagian itu menyimpulkan pemerintah mendapatkan sentimen negatif di media sosial dalam berbagai isu seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isu mudik, pembebasan listrik, aturan penghinaan presiden, dan kartu pra kerja.
Baca Juga:
Sebanyak 19 Provinsi Nihil Penambahan Kasus Positif COVID-19
Riset Big Data Indef dan Data Catalyst bahkan menyatakan sentimen negatif terhadap pemerintah diprediksi membesar.
Hal ini karena masih ada isu lanjutan yang sangat mengganggu seperti isu perbincangan tentang pengangguran karena COVID-19, isu jaring pengaman sosial, hingga isu pengunduran diri staf khusus milenial presiden.
Bahkan, di bagian akhir hasil laporan riset menyatakan sentimen negatif terhadap pemerintah diprediksi membesar karena masih ada isu lanjutan yang sangat mengganggu. Seperti isu perbincangan tentang pengangguran karena COVID-19, isu jaring pengaman sosial, hingga isu pengunduran diri staf khusus milenial presiden.
Stanislaus berharap, pemerintah melalui Presiden, Menteri Kesehatan atau Jubir Gugus Tugas sudah memberikan informasi kepada publik, sementara antara pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat desa belum satu suara dan satu irama gerak.
"Inilah yang dibicarakan di medsos," tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
COVID-19 Buat Kualitas Udara Jakarta Lebih Baik dari Munich dan Amsterdam
