BBM Baru Bikin Was-Was! DPR Tegaskan Mesin Mobil di Indonesia Belum Ramah Etanol 10 Persen

Merahputih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta mengkaji ulang rencana penerapan kandungan etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM) dengan mempertimbangkan kondisi mesin kendaraan di Indonesia.

"Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin, meski secara lingkungan lebih ramah. Diharapkan saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik," ujar Ateng, Selasa (13/10).

Ateng menyoroti mayoritas kendaraan di Indonesia yang masih menggunakan sistem pembakaran konvensional. Campuran etanol yang terlalu tinggi dikhawatirkan dapat memengaruhi performa dan daya tahan komponen mesin tertentu.

Baca juga:

DPR Wanti-Wanti ESDM tak Impor Etanol, Pastikan Pasokan Domestik sebelum Jalankan E10

Ia berpendapat bahwa penerapan E10 secara langsung saat ini belum tepat. Namun, ia setuju bahwa kebijakan ini akan menjadi ideal di masa depan seiring kemajuan teknologi mesin di Indonesia untuk mendukung transisi energi bersih.

Meskipun demikian, Ateng mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengembangkan energi hijau dan penggunaan bioetanol. Ia mengingatkan bahwa penerapan di lapangan harus realistis, mempertimbangkan kesiapan teknologi mesin dan ketersediaan BBM berkualitas.

“Dari sisi konsep, kita mesti mendukung. Tapi penerapan di lapangan harus realistis, baik kesiapan teknologi mesin maupun ketersediaan BBM berkualitas. Jika dipaksakan, justru bisa merugikan konsumen dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap energi hijau,” ucapnya.

Baca juga:

DPR Harap Program E10 Tak Memicu Keran Impor Etanol Besar-besaran

Anggota dewan tersebut juga mendorong pemerintah agar melibatkan para ahli otomotif dan industri kendaraan dalam penentuan campuran etanol. Hal ini bertujuan agar dampak terhadap performa mesin dapat diantisipasi dengan baik dan transisi energi dapat berjalan sukses dan bertahap, disesuaikan dengan kesiapan teknologi nasional.

"Kita ingin proses transisi energi yang sukses, bukan transisi yang dipaksakan. Jadi, langkahnya harus bertahap, menyesuaikan kesiapan teknologi nasional," tutup Ateng.