Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, proyek naturalisasi sungai Jakarta yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal total.
Menurut Azas, saat ini banyak titik banjir yang sudah tidak banjir sejak tahun 2010, hari ini mengalami banjir besar alias meluas.
Baca Juga:
Bandara Halim Terendam Banjir, Maskapai Citilink di Bandara Adi Soemarmo Batalkan Penerbangan
"Tetap terjadinya banjir Jakarta di awal tahun 2020 ini membuktikan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta hanya omong kosong, tidak bisa kerja dan tidak bisa memimpin anak buahnya," kata Azas dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu (1/1).
Azas mencontohkan, banjir yang menerjang warga Kampung Penas Tanggul RT 15 RW 02, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.
Menurut Azas, warga pemukiman Kampung Penas Tanggul terakhir alami banjir besar tahun 2010. Setelah Banjir Kanal Timur selesai dibuat baru tahun 2020 ini kembali dilanda banjir besar seperti 2010 lalu.
"Begitu pula seorang kawan dari daerah Halim Jakarta Timur menceritakan pada saya, pada tahun baru 2020 ini alami banjir besar setelah 10 tahun tidak pernah lagi banjir menenggelamkan rumahnya."
"Peristiwa banjir ini jelas membuktikan adanya pembiaran atau setidaknya gubenur dan aparat Pemprov Jakarta tidak bekerja baik sehingga Jakarta alami banjir besar kembali setidaknya setelah 10 tahun kemudian," ungkap Azas.
Azas mengingatkan, hal ini sama saja terulang kejadian kelalaian Pemprov Jakarta seperti kejadian banjir Jakarta 2002. Setelah sekitar 18 tahun maka terjadilah lagi pembiaran dan kelalaian banjir Jakarta.
"Kejadian banjir Jakarta 2002 terjadi banyak korban karena satu, sistem peringatan dini (early warning system) dan dua, bantuan darurat (emergency respon) tidak jalan. Begitu pula jika kita lihat banjir Jakarta 2020 ini pun demikian bahwa sistem peringatan dini dan bantuan daruratnya tidak jalan," ungkap dia.
Ia melihat, sistem peringatan dini (early warning system) tidak jalan karena sudah ada peringatan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga peringatan dari Presiden Jokowi sejak kemarin jam 16.00 WIB.
Baca Juga:
Jakarta Dikepung Banjir, Ini Imbauan PLN ke Warga Hindari Sengatan Listrik
Seharusnya jika sistem peringatan dini berjalan maka korban dan kerugian bisa diminimalisir.
"Peringatan informasi akan ada banjir seharusnya dilanjutkan oleh lurah-lurah ke masyarakat yang daerah pemukimannya berpotensi terkena banjir untuk mengevakuasi diri ke tempat aman sebelum banjir," terang Azas.
Azas lantas menyoroti jatuhnya banyak korban dan kerugian serta lambatnya bantuan evakuasi menunjukan sistem bantuan darurat (emergency respon) pun tidak berjalan. Warga terpaksa membangun bantuan dan evakuasi sendiri tanpa kehadiran aparat Pemprov Jakarta di lapangan.
Tidak jalannya kedua sistem yakni sistem peringatan dini dan sistem bantuan darurat dalam kejadian banjir Jakarta 2020 membuktikan bahwa Anies Baswedan, Gubernur Jakarta tidak bisa kerja dan tidak bisa memimpin anak buahnya untuk menolong warga dan mengantisipasi banjir Jakarta hari ini,
tutup Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ini. (Knu)
Baca Juga:
Polisi Ikut Bantu Evakuasi Korban Banjir
