Bangun Pelabuhan, 4 BUMN Jadi Motor Wujudkan Poros Maritim Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 April 2018
Bangun Pelabuhan, 4 BUMN Jadi Motor Wujudkan Poros Maritim Jokowi

Terminal Petikemas Sibolga. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Makassar New PortMerahPutih.com - Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan salah satu visi misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.

Untuk itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menugaskan 4 BUMN untuk membangun dan mengembangkan sejumlah sarana pelabuhan yang terbentang dari kawasan barat hingga timur Indonesia dan ditargetkan selesai pada 2019.

Keempat BUMN tersebut yakni PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang menuturkan, pembangunan pelabuhan tersebut gencar dilakukan demi terciptanya konektivitas antar wilayah di Tanah Air dan mewujudkan program tol laut yang dicanangkan pemerintah.

Terminal Petikemas Belawan. Foto: Net

"Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Ahmad Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (28/4)

Selain bisa menjadi alat pemersatu, lanjut dia, terciptanya konektivitas juga akan memberi dampak yang sangat positif bagi perekonomian. Di mana biaya logistik bisa turun dan berdampak pada penurunan harga-harga komoditas.

"BUMN akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas dia.

Adapun detail proyek yang dikerjakan BUMN pelabuhan tersebut, PT Pelindo I kebagian membangun Terminal Petikemas Tanjung Pinang yang akan memiliki kapasitas 80 ribu TEUs. Kemudian Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung yang akan memiliki kapasitas 700 ribu TEUs. Terminal Petikemas Belawan fase II yang akan memiliki kapasitas 3 juta TEUs dan Terminal Petikemas Sibolga yang akan memiliki 50 ribu TEUs. Semua proyek tersebut dijadwalkan akan rampung pada 2018.

Tanjung Pinang Port. (Photographer: riauwan/NMN)

Sementara PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC), membangun Terminal Kijang Pontianak yang akan memiliki kapasitas 1,5 juta TEUs yang dijadwalkan selesai pada 2019. Adapula Pelabuhan Sorong di Papua yang saat ini masih dalam proses uji kelayakan.

Kemudian PT Pelindo III, yang menggarap proyek Terminal Petikemas Teluk Lamong akan memiliki kapasitas 1,5 juta TEUs, Pembangunan Pelabuhan Benoa untuk Kapal Pesiar (5000 pax).

Selain itu juga ada pembangunan Pelabuhan dan Terminal Petikemas Gilimas, Lombok yang akan memiliki kapasitas 1juta TEUs + 5000 pax Cruise. Proyek ini ditargetkan akan selesai pada Mei 2019.

Pelindo III juga telah menyelesaikan pembangunan Terminal Petikemas yang sudah operasi pada 2017 dengan kapasitas 500-750 ribu TEUs. Pelabuhan tersebut, yakni Maumere, Waingapu, Kalabahi dan Kupang.

Sedangkan Pelindo IV akan menggarap proyek Makassar New Port dan Pelabuan Bitung. Proyek pengembangan Makassar New Port sendiri ditargetkan akan rampung pada 2019.

Makassar New Port. Foto: Kementerian BUMN

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, dirangkai oleh 95.181 km garis pantai.

Selain itu, sekitar 64,97 persen wilayah Indonesia berupa laut dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar yang dilalui empat samudera.

Konsep menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Upaya mencapai ini, agenda pembangunan Indonesia akan difokuskan pada 5 pilar utama, yaitu:membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.

Kemudian Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Serta menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

Terakhir membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.(*)

#Pelabuhan #Poros Maritim #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Bagikan