Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan bahwa new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai new normal justru menjadi penyebab gelombang kedua penularan COVID-19.
"Dan jangan sampai penerapan new normal yang terlalu kaku menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya di lapangan,” ujar Bamsoet kepada wartawan, Kamis (28/5).
Baca Juga:
Update COVID-19, Minggu (3/5): Pasien Positif 11.192 dan 1.876 Dinyatakan Sembuh
Untuk itu, pengawasan dalam penegakan disiplin protokol new normal oleh petugas harus humanis dan tetap mengedepankan tindakan persuasi dan edukasi. Ia juga meminta agar segera melonggarkan rumah-rumah ibadah selain membuka tempat perbelanjaan.
“Pelonggaran rumah-rumah ibadah,” kata Bamsoet
Bamsoet mengimbau pemerintah wajib memberlakukan dan sosialisasi terkait protokol kesehatan penanganan corona bila kebijakan pelonggaran tempat ibadah itu dilakukan. Politikus Golkar itu meminta agar kegiatan sosialisasi protokol kesehatan melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga.
“Sehingga setiap individu paham dan mempraktikan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik, tempat-tempat ibadah maupun di tempat kerja,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan bahwa penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi corona. Menurutnya, masyarakat bisa menjalani lagi kegiatan-kegiata produktif dan keagamaan meski corona masih mewabah di Indonesia.
Pemulihan di sektor industri dan perdagangan itu memungkinkan para karyawan kembali bekerja. Bamsoet mendesak para kepala daerah tetap harus pro aktif memastikan new normal berjalan dengan baik dan mencapai target. Ia mengatakan ukur utama adalah menurunnya jumlah pasien corona di suatu daerah.
Baca Juga:
Kepergok Tak Pakai Masker, Pengunjung dan Pembeli Pasar Tradisional Dipaksa Pulang
Protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami masyarakat melalui sosialisasi aparatur daerah," jelas dia.
Penerapan protokol kesehatan new normal itu mencakup mobilitas masyarakat, pergerakan warga di pusat belanja, pasar tradisional, tempat wisata, hingga di tempat kerja atau perkantoran dan sentra-sentra kegiatan industri. (Knu)
