Audiensi Politik Berintegritas, KPK Bakal Sambangi NasDem dan Demokrat
Gedung Baru KPK. (Twitter @PBB2019)
MerahPutih.com - Tim pencegahan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (13/9) bakal mendatangi Partai NasDem dan Partai Demokrat untuk berdiskusi tentang bagaimana mewujudkan politik berintegritas secara bersama-sama.
Juru Bicara KPK Febri Diasnyah mengatakan, pada tahun 2016 lembaga pimpinan Agus Rahardjo cs itu telah melakukan pematangan kajian untuk pencegahan korupsi dan penguatan Partai Politik.
"Ada dua dimensi utama yang kita fokuskan, yaitu peningkatan pendanaan politik, pembangunan integritas parpol. Untuk pembangunan integritas parpol kita melakukan kajian bersama dengan beberapa profesor di LIPI juga. Hasilnya saat ini dibawa ke seluruh Parpol," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (13/9).
Prinsip dasarnya, sambung Febri, selain kerja penindakan dalam memproses kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi, KPK juga memiliki tanggungjawab di bidang pencegahan.
"Karena itulah, agar aspek integritas Parpol ini bisa diwujudkan, perlu komitmen dan keterbukaan dari para pimpinan Partai Politik," tandasnya.
Diketahui, sejak akhir Agustus 2017 ini, tim Pencegahan KPK sudah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus pusat PDIP, Gerindra, PKB dan Hanura.
"Secara prinsip ada komitmen untuk memperkuat dan membenahi parpol dari dalam," jelas dia.
Menurut Febri, ada sejumlah hal yang menjadi perhatian saat ini yakni, pengaturan dan penegakan kode etik, penataan sistem rekruitmen politik di parpol dan sistem akuntabilitas pengelolaan dana dan keuangan parpol.
"Ke depan kita berharap, parpol sebagai pilar demokrasi memang menjadi bagian penting dari segala upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Febri menambahkan, dalam waktu dekat seluruh parpol akan didatangi KPK untuk mendapatkan gambaran lebih utuh terkait dengan peluang penerapan program pencegahan ini. (Pon)
Baca juga berita terkait Audiensi Politik Berintegritas di: Ikuti Langkah Nasdem 'Politik Tanpa Mahar', Pengamat: Langkah PSI Harus Diapresiasi
Bagikan
Berita Terkait
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan Rp 1,5 Miliar
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
KPK Tetapkan 3 Jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka Pemerasan
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
KPK Bongkar Skenario Jaksa Banten Peras WN Korea Selatan Berkedok Tuntutan Berat
Terjaring OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kunang Punya Harta Rp 79 Miliar