Atasi Macet, Bali Berencana Bangun Transportasi Berbasis Rel Seperti Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 10 Juli 2023
Atasi Macet, Bali Berencana Bangun Transportasi Berbasis Rel Seperti Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali menandatangani kesepakatan bersama tentang peningkatan pelayanan publik di di Balai Kota DKI, Senin (10/7). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali menandatangani kesepakatan bersama tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di Ruang Pola, Balai Kota, Jakarta, Senin (10/7).

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menuturkan, pihaknya sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta.

"Dulu kita mulai dari tahun Pak Joko Widodo dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," ujar Heru.

Baca Juga:

Produk Serba Gratis di Jakarta Fair 2023

Heru menuturkan, pembangunan MRT awalnya penuh dengan polemik dan penolakan.

"Sekarang, saya rasa ini lebih mudah. Contoh Light Rapid Transit (LRT) di pemerintah pusat ada, contoh MRT ada, nanti silakan mana konsep yang paling cocok di Bali," ungkapnya.

Ia juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih mana moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan. Hal lainnya disebut Pj Gubernur Heru terkait dengan harga tiket yang dikenakan ke pengguna.

"Harga tiket mungkin Bapak bisa lebih mudah menentukan dibanding dengan Pemda DKI. Karena Pemda DKI ini sifatnya memberikan pelayanan publik. Tapi di Bali kan juga memberikan pelayanan publik terhadap turis. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa," tuturnya.

Baca Juga:

KPU DKI Sebut Seluruh Bacaleg Jakarta Telah Perbaiki Berkas Syarat Pendaftaran

"Kalau kita kan Rp 14.000 sepanjang 16 kilometer. Jadi, kita memberikan subsidi masih jauh dari realitas. Mudah-mudahan Bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa," tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menuturkan masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Karena itu, Pemprov Bali membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.

"Ekonomi Bali sudah pulih sekarang dan terlihat bahwa daya tarik ini semakin meningkat. Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Penumpang TransJakarta di Bundaran HI Bisa Langsung ke Stasiun MRT Tanpa Keluar Halte

#DKI Jakarta #Bali #Kemacetan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Bagikan