Apa itu Hakordia? Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Lengkap dengan Maknanya

ImanKImanK - Senin, 09 Desember 2024
Apa itu Hakordia? Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Lengkap dengan Maknanya

Hakordia diperingati setiap 9 Desember merupakan momen penting untuk memperkuat komitmen global dalam pemberantasan korupsi. Foto KPK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember merupakan momen penting untuk memperkuat komitmen global dalam pemberantasan korupsi.

Peringatan ini dimulai setelah pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada 30 Oktober 2003 oleh Majelis Umum PBB, yang menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia.

Sejak peringatan pertama pada tahun 2005, Hakordia menjadi momentum penting untuk mengingatkan dunia tentang upaya bersama dalam melawan korupsi.

Baca juga:

KPK Pamerkan Jeep Wrangler Rubicon dan Harley Davidson Sitaan Kasus Korupsi

Apa itu Hakordia

Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia bukan hanya sekadar peringatan tahunan, tetapi juga pengingat pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi, sebagai salah satu tantangan besar, tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melalui peringatan Hakordia, dunia diingatkan untuk bersama-sama berkomitmen dalam memberantas korupsi, menciptakan dunia yang lebih adil, dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah dan Makna

Sejarah Hakordia bermula dari kesadaran global mengenai dampak merusak yang ditimbulkan oleh korupsi. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya laten korupsi dan pentingnya upaya kolektif untuk memberantasnya.

Setiap tahun, peringatan ini mengajak seluruh masyarakat dunia untuk berpartisipasi dalam mengurangi praktik korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan.

PBB, sebagai inisiator peringatan ini, menekankan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang merusak berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Baca juga:

Apa Itu Gegar Otak: Ciri-Ciri, Penyebab, dan Perawatan yang Harus Diketahui

Melalui Hakordia, dunia menunjukkan komitmennya untuk memerangi korupsi, serta menyoroti peran penting Konvensi PBB dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Peran Indonesia dalam Hakordia

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), Indonesia berperan aktif dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahunnya.

Peringatan ini menjadi peluang untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

Setiap tahun, negara-negara yang merayakan Hakordia menunjukkan tanggung jawab mereka dalam memerangi korupsi. Upaya ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, dan masyarakat sipil.

Pentingnya Kerja Sama dalam Pemberantasan Korupsi

PBB menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama lintas sektor. Semua elemen masyarakat—termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, media, dan masyarakat umum—harus berperan serta dalam menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Baca juga:

Apa Itu HTML? Dari Pengertian, Sejarah, hingga Cara Kerjanya

Hakordia juga menjadi sarana untuk meningkatkan komitmen politik dalam memberantas korupsi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tema Hakordia 2024: Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju

Peringatan Hakordia 2024 mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”. Tema ini memiliki filosofi yang mendalam, mencerminkan semangat bersama dalam memperkuat komitmen untuk memberantas korupsi demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

  • “Teguhkan Komitmen” mengandung makna penguatan komitmen seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan pemberantasan korupsi.
  • “Berantas” mencerminkan niat, kemauan, dan keberanian untuk memberantas korupsi di Indonesia.
  • “Maju” mencerminkan semangat dan optimisme untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Baca juga:

Apa Itu PPG? Ketahui Syarat-Syarat untuk Mengikutinya

Secara keseluruhan, tema ini menekankan perlunya penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam pemberantasan korupsi demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

#Apa Itu Hakordia #KPK #Hakordia #Hari Antikorupsi Sedunia
Bagikan
Ditulis Oleh

ImanK

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 16 menit lalu
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Indonesia
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Novel tegaskan proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 45 menit lalu
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Pengembalian hak konstitusional para pegawai yang diberhentikan melalui TWK menjadi langkah konkret untuk menandai perbedaan KPK di bawah Setyo Budiyanto.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 54 menit lalu
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Berita Foto
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker Immanuel Ebenezer (kanan) berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Indonesia
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
11 Tahun mengendap, lahan Sumber Waras akhirnya bakal dibangun rumah sakit baru oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
KPK mendalami kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan era Gubernur Lukas Enembe.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
Indonesia
KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Jubir KPK sebut laporan dari Mahfud dapat menjadi langkah awal bagi KPK untuk memulai proses penyelidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Bila menjadi ranah KPK, maka akan diputuskan untuk ditindaklanjuti ke ranah penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Pengadaan tanah RS Sumber Waras sempat diselidiki KPK pada tahun 2014, namun setelah dianalisis, bukti yang ada dinilai belum cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Bagikan