Angkie Yudistia: Presiden Jokowi Peduli Disabilitas Perempuan

MerahPutih.com - Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia menghadiri Dialog Regional ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2019 pada Pengarusutamaan Hak-hak Penyandang Disablitas di Komunitas ASEAN.

Acara yang digelar pada di Bangkok, 3-5 Desember 2019 mengambil tema ‘Empowering Persons with Disabilities with Marginalized Gender Identities and Expressions to Participate in Political and Public Life’.

Baca Juga

Angkie Yudistia, Difabel yang Jadi Anggota Staf Khusus Kepresidenan

"Secara khusus, saya melihat Indonesia memiliki harapan besar dalam isu perempuan disabilitas ini. Terbukti dengan keputusan Presiden Jokowi memilih saya sebagai Staf Khusus dan Juru Bicara Presiden," kata Angkie dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (6/12)

Di akhir forum, pertemuan yang diikuti puluhan perwakilan PwD dari negara-negara ASEAN ini menghasilkan beberapa rekomendasi.

Pertama, yakni melibatkan perempuan disabilitas dalam perumusan kebijakan nasional, pengembangan rencana aksi, dan proses pemantauan dan pelaporan UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

"Melalui kelompok kerja dan peluang lain untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintah,” papar Angkie.

Yang kedua, forum ini mengamanatkan agar negara-negara peserta dapat membentuk kelompok kerja bagi para pakar untuk berbagi informasi dan berkolaborasi, guna memastikan para penyandang disabilitas perempuan maupun dari identitas serta ekspresi gender terpinggirkan lainnya tidak dirugikan.

Baca Juga

Angkie Yudistia, Meraih Sukses dengan Mensyukuri Keterbatasan

Lebih lanjut, negara-negara ASEAN juga diharapkan dapat lebih melibatkan perempuan disabilitas dan rekan-rekan lainnya untuk aktif dalam partai politik, serta memberdayakan mereka sebagai peserta aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan visibilitas lahirnya para pemimpin dari kelompok disabilitas.

Untuk itu, perlu pemahaman bersama guna menghilangkan berbagai penghalang dan menciptakan peluang terkait partisipasi politik penyandang disabilitas dengan beragam identitas sosial, seperti jenis kelamin, etnis, usia, dan status migrasi.

“Kita juga diminta untuk menciptakan platform untuk berbagi pengalaman terutama untuk perempuan dengan disabilitas dan kelompok termarjinalkan lain, sehingga dapat mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi politik serta mempengaruhi kebijakan publik,” tegas pendiri Thisable Enterprise.

Angkie mengaku, tidak mudah mewujudkan berbagai catatan dari pertemuan nan amat menginspirasi itu.

Baca Juga

Sempat Frustasi, Perempuan dengan Disabilitas Ini Jadi 'Sociopreneur' Sukses

“Saya harus akui, banyak program sudah dibuat, tapi hasilnya masih tetap saja sulit. Saya berharap, perempuan disabilitas sebaiknya berdaya, dalam hal apapun. Tidak harus bekerja full time, tapi setidaknya ekonomi keluarga tidak bertumpu pada satu pemasukan,” pungkasnya. (*)