Angkat Jubir Anies Jadi Komisaris JakPro, Pramono Ungkap Alasan Ini

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
Angkat Jubir Anies Jadi Komisaris JakPro, Pramono Ungkap Alasan Ini

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. (Dok. Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung merombak susunan Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (JakPro) melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). Salah seorang yang ditunjuk menjadi Komisaris Jakpro ialah Sahrin Hamid. Sahrin ialah juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain Sahrin, susunan terbaru Dewan Komisaris Jakpro meliputi Lusiana Herawati sebagai komisaris utama, Kreshna Putra sebagai komisaris dan Syaefulloh Hidayat sebagai komisaris.

Pramono pun membeberkan alasan ia mengangkat Sahrin Hamid jadi komisaris di BUMD PT Jakpro. Alasan pertama, yakni untuk menunjuk seseorang menjadi komisaris, yang bersangkutan haruslah dikenal. Selain itu, ada juga faktor kredibilitas.

"Saya di dalam mengangkat siapa pun untuk menjadi komisaris, salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, yang kedua yakni kredibilitas," ucap Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

Baca juga:

Rombak Dewan Komisaris Jakpro, Pramono Angkat Orang Dekat Anies Hingga Politikus Golkar

Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan keputusan mengangkat Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya.

Pramono mengatakan Prasetyo ialahorang yang mengetahui urusan air bersih PAM Jaya karena pernah menjabat Ketua DPRD DKI 2 periode (2014-2019 dan 2019-2024).

"Jadi hampir semua yang saya angkat ialah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, ialah yang memang mempunyai kapasitas untuk itu," tutupnya.(Asp)


Baca juga:

Jakpro Evaluasi Formula E 2025: Putuskan Nasib Jakarta E-Prix Tahun Depan

#DKI Jakarta #Pramono Anung #JakPro
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
PAM JAYA dan Pemprov DKI Resmikan Arena Ring Tinju di Kampung Melayu, Jadi Wadah Pembinaan Anak Muda
Arena Ring Tinju Kampung Melayu diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Didukung PAM JAYA, fasilitas ini disiapkan sebagai pembinaan generasi muda.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
PAM JAYA dan Pemprov DKI Resmikan Arena Ring Tinju di Kampung Melayu, Jadi Wadah Pembinaan Anak Muda
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Pemprov DKI Jakarta mempercepat normalisasi Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama untuk mengantisipasi risiko banjir pada musim hujan 2026/2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Bagikan