Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mempertanyakan konteks 'kekhususan' Jakarta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Menurutnya, bila merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), tak ada kekhususan karena pemerintah pusat masih bisa mengintervensi Jakarta dalam membuat aturan daerahnya.
"Sebetulnya norma dan lain sebagainya ini kan juga menjadi kewenangan pusat. Pada kewenangan tertentu dapat ditarik menkadi kewenangan pusat juga," ujar Herman dalam rapat Panja RUU DKJ di kompeks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).
Baca juga:
Draf Baru RUU DKJ Atur Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur Ditunjuk Presiden
Herman kemudian menyinggung bunyi Pasal 20 ayat (3) Bab IV Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Khusus. Klausul itu berbunyi, 'pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DK Jakarta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'. "Artinya kalau saya melihat pada sisi ini, sepertinya (kekhususan Jakarta) ya diberikan kepala, tetapi dipegang buntut gitu," sebutnya.
Herman kemudian menyoroti ayat (2) Pasal 20 yang berbunyi dalam rangka menetapkan norma, standar, dan prosedur sebagaimana ayat 2, pemerintah pusat melibatkan pemerintahan daerah khusus. Ia mengatakan diksi melibatkan pemerintah pusat tak memberi keleluasaan dan kekhususan pada Jakarta. Dengan begitu, RUU DKJ dinilai tak memberi kekhususan kepada Jakarta.
"Melibatkan tetap saja buntutnya dipegang pemerintah pusat. Artinya betul dipertanyakan teman-teman terdahulu, ya tentu saya juga mempertanyakan, kekhususannya mana?" kata Herman.(Pon)
Baca juga:
