Anggaran Kementerian HAM Sangat Minim, Pigai: Kalau Negara Punya Kemampuan, Maunya di Atas Rp 20 T

MerahPutih.com - Pemerintahan Kabinet Merah Putih membentuk Kementerian HAM yang merupakan pengembangan dari Kemenkumham. Selain Kementerian HAM, ada dua kementerian pecahan lainnya, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 adalah sebesar Rp 64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kemenkumham.

Di mana, 64,855 miliar dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini, akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

Baca juga:

Alasan Banyaknya Wamen di Kabinet Merah Putih Versi Pengamat

Pigai yang ditemui usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, mengaku telah berbicara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait penambahan anggaran tersebut.

“Pasti akan ada penambahan. Dan saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa kami akan melaksanakan pembangunan HAM, baik fisik dan nonfisik,” ucap Pigai.

Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp 20 triliun.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” katanya.

Saat menyampaikan sambutan dalam acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian HAM.

“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran,” ucap dia.

Baca juga:

Alasan Banyaknya Wamen di Kabinet Merah Putih Versi Pengamat

Kementerian HAM berfokus pada pembangunan HAM di Indonesia. Pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan non-fisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat.

Pembangunan HAM menurut dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

“Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?” ucap Menteri HAM.

Pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 yang sebesar Rp64,855 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta agar anggaran tersebut dirumuskan kembali. (*)