Andika Pratama
MerahPutih.com - Kinerja Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) menjadi sorotan tajam setelah bendera merah putih tidak bisa dikibarkan setelah tim bulutangkis Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark, Minggu (17/10).
Sekedar informasi, bendera Merah Putih tidak dapat dikibarkan terkait surat dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang menyatakan Indonesia tidak patuh pada penegakan standar anti-doping karena tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada 2020.
Baca Juga
Bendera Merah Putih Tidak Berkibar di Piala Thomas, Menpora Minta Maaf
"Apa sulitnya LADI, sebagai lembaga anti-doping Indonesia menyurati WADA, untuk memberitahukan kondisi kompetisi di Indonesia yang terhenti akibat pandemi sehingga tidak bisa memenuhi ketentuan 700 sampel,” kata Anggota Komisi X DPR Putra Nababan dalam keterangan resminya kepada wartawan, Senin (18/10).
Menurut Putra, masalah administrasi surat menyurat semacam itu seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi di 2020, Indonesia dan banyak negara di dunia memang minim melaksanakan kompetisi akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum usai.
Soal pergantian kepengurusan LADI yang katanya dianggap turut menghambat respons terhadap permintaan WADA itu, Putra menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Sebab, pergantian kepengurusan itu terjadi di level atas. Sedangkan level tengah seharusnya tetap bisa bekerja.
Mantan penyiar TV ini menyebut, kinerja yang tidak profesional ini jadi merusak nama baik Indonesia, merugikan timnas dan pemain kita serta membuat kecewa rakyat.
"Padahal ini hal-hal yang bersifat administratif, yang seharusnya bisa ditangani," tambah anak buah Megawati Soekarnoputri ini
Namun, anggota dewan dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang menangani masalah tersebut, dengan menyurati WADA.
"Banyak lembaga anti-doping negara lain bisa menyurati WADA. Saya bingung kenapa LADI tidak bisa,” tegas Putra.
Terkait kinerja LADI yang dinilai belum sesuai dengan harapan, Putra menyatakan DPR dan Pemerintah akan mengevaluasi fungsi LADI dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang kini sedang dibahas.
Putra pun mengingatkan agar semua pihak bekerja secara profesional untuk membangun Sistem Keolahragaan Nasional.
"Jangan menimbulkan pesimisme di kalangan rakyat dengan alasan-alasan yang tak masuk akal seperti administratif," pungkas Putra Nababan.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan LADI meminta maaf, karena upacara penghormatan pemenang (UPP) Piala Thomas tanpa pengibaran bendera merah Putih. Hal itu membuat seluruh rakyat Indonesia tidak nyaman.
Menurut dia, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian iitu meminta maaf. Harusnya, semua pihak bisa menikmati kegembiraan setelah harus menunggu selama dua dekade Piala Thomas kembali ke pangkuan.
Hal serupa juga disampaikan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Sekretaris Jenderal LADI Dessy Rosmelita bahkan juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo.
“Insya Allah LADI dengan tim akan mempercepat langkah dan bisa bebaskan dari ban dan compalin dari WADA (World Anti-Doping Agency)," imbuh dia.
Sanksi kepada Indonesia bemula pada surat yang dikirim WADA kepada LADI pada 15 September. WADA menilai Indonesia tidak patuh pada aturan standar program pengujian antidoping WADA.
Indonesia dinilai tidak bisa memenuhi kewajiban standar test doping plan (TDP) pada 2020. Dampaknya, WADA memberi sanksi kepada Indonesia, salah satunya tidak dapat mengibarkan bendera merah putih saat memenangi kejuaraan. (Knu)
Baca Juga
