Anak Buah Cak Imin Minta Gus Choi tak Ikut Obok-Obok PKB

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 08 Agustus 2024
Anak Buah Cak Imin Minta Gus Choi tak Ikut Obok-Obok PKB

Gus Choi diminta tak Ikut obok-obok PKB.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri mengultimatum Effendy Choirie untuk tidak ikut mengobok-obok PKB. Pasalnya, pria yang karib disapa Gus Choi itu merupakan pengurus Partai NasDem.
?
"Mas Effendy Choirie kan pengurus Partai NasDem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Enggak etis itu! Bisa merusak hubungan antarpartai," kata Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/8).
?
Menurut Hanif, prilaku Gus Choi yang mengobok-obok PKB bisa dilaporkan langsung kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Nanti kami laporkan ke Bang Suryo Paloh selaku Ketum NasDem, biar dikenai disiplin partai," ujarnya.
?
Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu mengamini pernyataan Gus Choi yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural.

Baca juga:

Kritik PBNU, PKB: Ormas Intervensi Parpol Melawan Konstitusi


?
Ia menjelaskan PKB dan PBNU ialah entitas berbeda. PKB adalah partai politik yang dipayungi Undang-Undang Partai Politik, sedangkan PBNU ormas yang dipayungi UU Ormas. Dengan begitu, PKB dan NU memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri.
?
"Jadi, ya, jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati. Melawan hukum tuh kalau ada yang main serobot. KH Ma'ruf Amin, wapres kita, dan salah satu pendiri PKB, juga menegaskan hal yang sama," ucap Hanif.
?
Hanif mengaku bingung melihat PBNU saat ini. Ia sama sekali tidak tahu apa salah PKB hingga diperlakukan seperti ini oleh Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
?
"Saya juga tidak tahu, apa yang sebenarnya terjadi dengan PBNU di bawah kepemimpinan mereka berdua sehingga NU terbelit banyak masalah, lalu muruah dan citranya jatuh di mata publik," beber anak buah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini.
?
Mantan Ketua Umum Garda Bangsa itu berkata Gus Yahya dan Gus Ipul rajin kampanye peradaban dan perdamaian, tapi memantik perpecahan antarsesama warga NU.
?
"Katanya mau high politics, tapi malah sibuk ngurusi politik praktis dan mau ngerusak PKB. Ini kan paradoks dan ironis. Saya tidak bisa membayangkan sedihnya para muassis (pendiri) NU melihat kenyataan NU saat ini," tutup Hanif.(Pon)

Baca juga:

Effendy Choirie (Gus Choi) Datangi PBNU Terkait PKB

#PKB #PBNU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
PBNU mendukung penuh langkah penegakan hukum sekaligus penguatan sistem perlindungan santri secara internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Idul Adha sendiri memiliki makna mendalam, memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebelum Allah menggantinya dengan seekor domba.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Hingga saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 NU masih terus dimatangkan. PBNU juga sedang memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Indonesia
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Dalam menuju Muktamar NU, panitia kecil saat ini sudah dibentuk dan sedang merampungkan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan kegiatan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 April 2026
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Pengesahan UU PPRT merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi berbagai elemen masyarakat yang terus memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Indonesia
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Cak Imin menerima delegasi MCA di Jakarta. PKB mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
UU PPRT harus menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
Bagikan