Amankan Produksi Beras, Indonesia Harus Taman Padi di Lahan 1,5 Juta Hektar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Januari 2024
 Amankan Produksi Beras, Indonesia Harus Taman Padi di Lahan 1,5 Juta Hektar

Ilustrasi beras yang dijual di pasar. ANTARA/Aditya Pradana Putra. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Produksi beras di awal tahun dan saat panen raya Maret-April 2024 diklaim bakal aman dan terjaga karena telah dilakukan percepatan musim tanam sejak Desember 2023.

Data Perum Bulog, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog di awal tahun ini, sebanyak 1,6 juta ton beras.

Baca Juga:

Jokowi Janjikan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Hingga Juni 2024

"Kemarin itu, Desember, alhamdulillah dapat (penanaman di) 1,5 juta hektare. Itu sudah di atas standard, artinya panen di April itu aman,” kata Amran ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/1).

Amran mengatakan, memang dampak dari pemanasan suhu muka air laut atau El Nino telah mengubah pola musim tanam. Karena itu, perlu ada antisipasi dengan percepatan musim tanam agar produksi pangan terjaga.

Dengan penanaman yang telah dilakukan pada Desember 2023, Amran memprediksi, minimal akan ada produksi 3,5 juta ton. Untuk selanjutnya, akan dilakukan penanaman dengan target 1,7 juta hektare di Januari ini, dan dilanjutkan di Februari 2024.

"Intinya ingin aman pangan 3 bulan ke depan. Tidak boleh tanam di bawah 1 juta (hektare) per bulan," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman saat terjadi El Nino sebelumnya, penanaman yang hanya dilakukan di lahan 500 ribu hektare tidak mencukupi kebutuhan nasional. Karena itu, saat ini penanaman pangan dilakukan setiap bulan di lahan dengan luas melebihi 1 juta hektare.

"Dulu yang terjadi waktu El Nino, tanam itu hanya 500 ribu hektare, separuh saja yang berhasil. Pukulan El Nino banyak banget," kata Amran.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk mewaspadai dampak perubahan iklim yang bisa menghambat produksi dari musim tanam dan panen raya di awal tahun.

"Waspada terhadap perubahan iklim yang kemungkinan bisa mengganggu musim tanam dan panen raya yang telah direncanakan sehingga hitung-hitungan mengenai kondisi aman, cadangan strategis pangan betul-betul dikalkulasi," katanya.

Jokowi menekankan, jajaran kementerian dan lembaga mengenai pentingnya perencanaan penanaman tanaman pangan, dan kalkulasi data hasil produksi agar dapat memastikan ketersediaan bahan pangan di awal tahun ini.

Presiden meminta agar stok dan ketersediaan pangan di awal tahun ini betul-betul terjaga.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengawasi stok dan harga pangan di wilayah masing-masing dan mengantisipasi jika terjadi gejolak yang tidak diinginkan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

TPN Minta Bansos Beras Disetop Dulu Demi Hindari Klaim Kubu Nomor Urut 2

#Bulog #Beras #Harga Pangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Dengan stok yang mencukupi, Amran optimistis masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Idul Fitri dengan harga pangan yang stabil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Satgas Pangan Pastikan Tindak Pedagang Jual Kebutuhan Pokok di Atas HET
Indonesia
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
peleburan Bapanas dan penggabungan fungsi kelembagaan dalam struktur baru Bulog ke depan setelah menjadi lembaga sui generis yang diharapkan memperkuat tata kelola pangan nasional secara terpadu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Bulog dan Bapanas Bakal Dileburkan
Indonesia
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Anggota DPR Rina Saadah mengapresiasi swasembada beras 2025 dengan surplus 3,5 juta ton. DPR minta produksi berkelanjutan dan petani tetap sejahtera.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Indonesia
Beras Wajib Satu Harga di Seluruh Indonesia, Bulog Dapat Margin 7 Persen
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan dukungan margin penugasan tersebut sebagai bentuk penguatan terhadap peran Bulog.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Beras Wajib Satu Harga di Seluruh Indonesia, Bulog Dapat Margin 7 Persen
Indonesia
Kementan Janji Serap 4 Juta Ton Gabah Petani di 2026
Peningkatan luas tanam tersebut diyakini akan mendorong produksi beras nasional, selama tidak terjadi bencana alam besar atau gangguan signifikan yang dapat menghambat proses tanam dan panen petani.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Kementan Janji Serap 4 Juta Ton Gabah Petani di 2026
Indonesia
Pemerintah Bersiap Ekspor Beras Setelah Swasembada
Kesiapan produksi dan stok di gudang Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton di awal 2026 ini, memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Pemerintah Bersiap Ekspor Beras Setelah Swasembada
Indonesia
Pemerintah Perpanjang Stabilisasi Harga Beras Sampai Akhir Januari 2026
Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
 Pemerintah Perpanjang Stabilisasi Harga Beras Sampai Akhir Januari 2026
Indonesia
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Bulog memastikan, stok beras dan minyak goreng di Aceh aman menjelang Ramadan 2026. Hal itu dikatakan Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh Aman
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia
Surplus Beras Nasional Naik 243%, HPP Gabah Kering Panen Tetap Rp 6.500/kg
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram untuk GKP sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Januari 2026
Surplus Beras Nasional Naik 243%, HPP Gabah Kering Panen Tetap Rp 6.500/kg
Bagikan