Alokasikan Anggaran Pembangunan Perbatasan Harus Dipercepat

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) yang diinstruksikan dalam Inpres 1/2021 agar segera mengalokasikan anggaran program sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati untuk pembangunan perbatasan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 menginstruksikan 60 program meliputi 21 program di Aruk, 20 program di Motaain, dan 19 program di Skouw yang didetailkan dalam rencana aksi K/L untuk dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak Inpres ini dikeluarkan.

Baca Juga:

Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka

“Pelaksanaan Inpres 1/2021 diawali dengan kick-off meeting pada 22 Januari 2021 bersama Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, BNPP serta 10 K/L yang diinstruksikan dalam Inpres,” kata Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian Kartika Listriana di Jakarta, Minggu (13/6).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw telah ditetapkan pada 11 Januari 2021.

Inpres 1/2021 ditetapkan sebagai wujud pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia yang merupakan beranda terdepan dan etalase bangsa sehingga harus menjadi perhatian utama.

Kartika menyatakan, hingga saat ini masih terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Namun, sudah ada program yang telah selesai yakni di kawasan perbatasan negara Motaain mengenai penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes di Kecamatan Lamaknen, Lamaknen Selatan.

"Pembangunan fisik tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Berbagai program yang dimandatkan dalam Inpres 1/2021 pun diharapkan dapat segera diwujudkan sehingga tercapai cita-cita dalam Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran”.

Cita-cita tersebut didorong dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi.

"Ini dilakukan sehingga kawasan di sekitar pos lintas batas negara (PLBN) dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya dikutip Antara (*)

Baca Juga:

Ratusan Prajurit Yonif 144 Diterjunkan ke Perbatasan RI-Malaysia