Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tanggal 16 Oktober 2022, merupakan hari terakhir Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan berkantor di Balai Kota DKI. Selang sehari ada sosok orang baru yang menggantikannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur sampai terpilih Gubernur definitif pada Pilkada serentak November 2024.
Setiap awal selalu ada akhir, alias Alfa dan Omega. Begitu pula dengan kisah Anies menjadi orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ada proses yang cukup panjang dan berat hingga akhirnya lulusan UGM itu bisa menduduki kursi empuk pimpinan DKI Jakarta selama lima tahun.
Perjuangan Anies dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI, hingga akhirnya bisa memimpin DKI Jakarta selama setengah dekade, mulanya, didampingi oleh Sandiaga Salahudin Uno.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Berkelakar Suara UGM Bisa Pecah jika Anies dan Ganjar Maju di Pilpres
Namun, Sandi kemudian ikut kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon wakil presiden (cawapres) menemani Prabowo Subianto dan memilih hengkang dari jabatan Wakil Gubenur (Wagub) DKI. Anies sempat hampir setahun sendiri memimpin Ibu Kota DKI Jakarta pasca-ditinggal Sandi, hingga akhirnya posisi Wagub alias DKI 2 digantikan Ahmad Riza Patria dari kader Gerindra.
Kembali ke awal alias omega masa kekuasaan Anies di Jakarta. Perjalanan Anies-Sandi dimulai dari kampanye sejak setahun sebelum pencoblosan pada 15 Februari 2017. Kala itu, partai politik (Parpol) pengusung Anies-Sandi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. Ada, dua pasangan cagub dan cawagub DKI yang dihadapi Anies-Sandi kala pertarungan Pilkada DKI putaran pertama.
Lawan pertama, paslon Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat. Ada empat partai pengusung Ahok-Djarot ialah PDIP, Golkar, Hanura, dan Partai Nasdem. Lalu, pasangan cagub dan cawagub DKI kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni atau Mpok Sylvi. Pasangan ini diusung empat partai politik, yaitu Demokrat, PAN, PKB, dan PPP.
Untuk nomor urut sendiri, paslon AHY dan Mpok Sylvi mendapat nomor urut 1, lalu Ahok dan Djarot di nomor urut 2, sedangkan Anies-Sandi mendapatkan nomor urut 3.
Pilkada DKI ini dilakukan dua putaran. Untuk putaran pertama dilakukan pencoblosan pada 15 Februari 2017. Sementara putaran kedua dilaksanakan 19 April 2017.
Total pengguna hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sebesar 5.564.313 suara atau sekitar 75,75 persen. Berdasarkan rekapitulasi, paslon nomor pemilihan satu, AHY- Mpok Sylvi memperoleh 937.955 suara atau sekitar 17,05 persen.
Paslon nomor pemilihan dua, Ahok-Djarot memperoleh 2.364.577 suara atau 42,99 persen. Terakhir, paslon nomor pemilihan tiga Anies-Sandi memperoleh 2.197.333 suara atau 39,95 persen. Total suara sah tiga paslon tersebut sebesar 5.499.865 suara. Sementara suara tidak sah sebesar 64.448 suara.
Karena tidak ada paslon yang menyentuh 50 persen suara, maka ada putaran kedua untuk pertarungan dua paslon yang mendapatkan suara paling banyak.
Sebab menurut pasal 46 Peraturan KPU No 16/2010, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa jika tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari suara sah, maka pasangan calon dengan suara perolehan terbesar yakni lebih dari 30 persen, yang menjadi pasangan terpilih.
Diputuskanlah paslon Ahok-Djarot dan Anies-Sandi kembali bertarung di Pilkada DKI putaran kedua. Namun untuk putaran kedua, aturan di KPU, sudah tidak ada lagi masa kampanye terbuka untuk dua paslon.
Baca Juga:
Anies Hanya Tersenyum dan Acungkan Jempol Saat Tiba di Markas NasDem
Pada akhirnya penghitungan suara oleh KPU, pasangan Anies-Sandi menang dalam Pilkada DKI putaran kedua 19 April 2017 dengan perolehan 3.240.332 suara atau 57,95 persen dari total suara sah.
Sedangkan pasangan Ahok-Djarot meraih 2.351.245 suara atau 42,05 persen dari total suara. Total suara sah adalah 5.591.577 suara yang tersebar di 13.034 tempat pemungutan suara (TPS).
Anies-Sandi dinyatakan menang Pilkada DKI dan melenggang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI periode 2017-2022. Keduanya pun dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pertarungan Anies untuk menduduki kursi DKI ini berlangsung panas. Bahkan, pilkada DKI Jakarta dinilai menunjukan polarisasi yang kental.
Berbagai kampanye negatif, hoaks dan memakai unsur sara sangat kerasa. Efeknya, Pilkada ini merembet sampai saat ini walaupun benih polarisasi sudah ada sejak pilpres pertarungan antara Jokowi dan Prabowo.
Pilkada DKI kala itu, menjadi sorotan dengan berbagai demostrasi serta dikaitkan terkait masalah dugaan penistaan agama yang membuat Basuki Tjahaja Purnama harus mendekam di penjara. Bahkan, isu pribumi dan non pribumi pun menyeruak.
Kini, Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pertama Presiden Jokowi itu, tinggal menghitung hari-hari terakhirnya menduduki kursi DKI 1. Setelah 16 Oktober mendatang, eks Rektor Paramadina itu sudah bukan lagi orang nomor satu di Pemprov DKI.
Kalau, Anies mau kembali bertarung memperebutkan jabatan Gubernur DKI Jakarta perlu waktu sekitar dua tahun lagi untuk bertarung di Pilkada 2024. Tentu saja dengan catatan bekas 'Pembantu' Presiden Jokowi itu tidak mau naik kelas bertarung dalam perebutan kursi RI 1 di tahun yang sama. (Asp)
Baca Juga:
Pakar Jagokan Bahtiar dan Marullah Gantikan Anies Baswedan
