Alasan di Balik Kekosongan Jabatan Menko Polkam dan Menpora

MerahPutih.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik kekosongan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam prosesi perombakan kabinet alias reshuffle kabinet.

Menurut Prasetyo, Presiden untuk sementara belum menunjuk secara definitif siapa yang akan mengisi posisi Menko Polkam.

"Untuk sementara waktu, beliau (Presiden) akan menunjuk pejabat ad interim. Siapa penggantinya, tunggu nanti diumumkan," kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Negara, Senin (8/9).

Baca juga:

Profil Mukhtarudin yang Dilantik Jadi Menteri P2MI, Gantikan Posisi Abdul Kadir Karding

Sementara itu, terkait posisi Menpora, Prasetyo menyampaikan bahwa pejabat yang ditunjuk tidak dapat menghadiri pelantikan karena sedang berada di luar kota.

"Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali pada prosesi pelantikan berikutnya," jelasnya.

Prasetyo juga menanggapi kabar mengenai posisi Menteri Keuangan. Ia menegaskan bahwa perubahan kabinet yang dilakukan bukan karena menteri mundur atau dicopot, melainkan merupakan hak prerogatif Presiden.

"Bukan mundur, bukan dicopot. Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa berbagai pertimbangan di balik reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Pertimbangannya banyak, itu kan presiden. Apa yang menjadi keputusan bapak presiden, kita doakan bersama-sama agar membawa kebaikan bagi kita semua," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih, Senin (8/9). Ia mengganti lima menteri.

Baca juga:

Profil Budi Gunawan yang Tersingkir dari Kabinet Merah Putih, Siapa Penggantinya?

Mereka ialah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Dan terakhir ialah Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. (Pon)

Selain reshufle lima menteri, Presiden Prabowo juga mengesahkan satu Kementerian baru: Kementerian Haji dan Umrah. (Pon)