Soffi Amira
MerahPutih.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, bahwa dirinya merupakan pendatang baru di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya.
Ia pun meminta waktu untuk bisa bekerja lebih baik. Purbaya bahkan mengklaim, jika membuka diri untuk kritik.
Purbaya berharap, kritik tersebut baru dilayangkan setelah ia menjabat selama beberapa bulan.
"Saya baru di sini, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar kebijakan fiskal bisa bagus. Tolong berikan waktu agar bisa bekerja lebih baik. Dan kalau sudah beberapa bulan, silakan kritik habis-habisan," katanya saat Sertijab dengan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Selasa (9/9).
Baca juga:
Ucapan Kontroversial Menkeu Purbaya Bikin Gaduh, Ekonom Peringatkan Hal ini
Purbaya juga meminta maaf jika ada ucapannya salah, karena masih menyesuaikan diri dengan peran barunya.
"Di sini (Kemenkeu) salah ngomong diplintir sana sini, saya mohon maaf," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang strategis membutuhkan keterbukaan terhadap perspektif eksternal, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti.
“Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal, teman-teman sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber,” ujar Purbaya.
Baca juga:
Ia menegaskan, kondisi ekonomi dunia kini sedang menghadapi hambatan yang diperparah dengan tensi geopolitik, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi.
Menurutnya, semua faktor ini bisa menjadi risiko sekaligus peluang bagi Indonesia.
“Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa luput dari perkembangan geopolitik dunia,” katanya
Purbaya juga menyinggung peran Kementerian Keuangan dalam memastikan kebijakan fiskal tetap kokoh dan adaptif.
Baca juga:
Ia menekankan pentingnya menjaga disiplin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sembari tetap berpihak kepada masyarakat.
Rancangan APBN tahun depan, kata dia, akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang lebih merata, serta perlindungan sosial.
“Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional,” ujarnya. (knu)
