Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah wajib memperbaiki akses transportasi terlebih dahulu untuk mewujudkan program lumbung pangan, pengentasan kemiskinan dan pendidikan gratis.
Djoko berujar, kemiskinan tidak akan hilang dari bayang-bayang masyarakat Indonesia, selama akses transportasi tidak memadai.
"Apapun bentuk program yang diberikan kepada warga miskin. Jika memang serius mengentaskan kemiskinan, terlebih dahulu perbaiki akses transportasi," kata Djoko kepada MerahPutih.com, Senin (17/2).
Ia melanjutkan, hampir semua kepala daerah menjanjikan akan mengentaskan kemiskinan, namun hingga sekarang belum banyak terwujud. Pasalnya, akar masalah tidak pernah dibereskan, sehingga terkesan orang miskin di Indonesia dipelihara.
Bukan untuk dientaskan, namun sebagai lumbung suara setiap lima tahunan. Artinya rakyat miskin hanya dimanfaatkan suaranya pada gelaran pemilu.
"Kunci mobilitas untuk mengakses ke peluang yang baik adalah transportasi. Karena itu, subsidi transportasi umum adalah keharusan, bukan pilihan," tetang dia.
Baca juga:
Target Prabowo: 5 Tahun Lagi Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia
Menurut dia, akses transportasi yang terbatas dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat miskin, seperti keterisolasian, keterasingan dan hambatan dalam pendidikan, hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, hambatan dalam pengembangan pengetahuan, hambatan masalah sosial dan ekonomi jangka panjang.
Di sejumlah wilayah di Jateng, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya.
"Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan anak sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting," ucapnya.
Baca juga:
Kriteria masyarakat miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, meliputi kriteria dari aspek ekonomi, fisik, kesehatan, psikologis dan lainnya. Keterbatasan akses ke transportasi merupakan salah satu aspek yang menentukan.
"Daerah miskin, pasti akses transportasinya buruk. Jalan kota/kabupaten yang tidak mantap (rusak) sebesar 38 persen," tutupnya. (Asp)
