Airlangga Tegaskan 'Kabinet Gemuk' Prabowo-Gibran Agar Fokus Garap Progam-Program Unggulan

Merahputih.com - Kritikan tajam terhadap ‘kabinet gemuk’ yang kerap ditujukan kepada Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menegaskan, kabinet di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan kabinet yang terfokus.

“Kami menyebutnya kabinet yang fokus. Jadi lebih narrow width, sehingga harapannya program-program unggulan ini dengan tujuh koordinasi bisa lebih fokus,” ujar Airlangga, Rabu (19/2).

Baca juga:

Menkum Tepis Silaturahmi Prabowo dan Elite KIM Bahas Reshuffle Kabinet

Yang patut diingat mengenai Indonesia adalah negeri ini terdiri dari 17 ribu pulau. Pemerintah memproyeksikan ukuran Indonesia sama dengan Uni Eropa yang memiliki 27 negara.

“Di Eropa itu ada 27 menteri keuangan, 27 menteri luar negeri, 27 menteri ekonomi, ada 27 yang urus perdagangan, dan lain-lain. Jadi, kalau di Indonesia masing-masing satu, sudah baik dan luar biasa,” katanya lagi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memilih tidak memedulikan soal istilah "kabinet gemuk" yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.

Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2), Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.

Baca juga:

Pemangkasan Anggaran Tak Efektif Karena Kabinet ‘Gemuk’, Ekonom Minta Prabowo Evaluasi Menteri Berkinerja Buruk

Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara.

"Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!," ujar Prabowo menegaskan.

Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan.

Sebanyak 108 orang itu terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.