Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Ahok mengaku telah menyampaikan sejumlah saran kepada Erick Thohir.
“Tadi habis bertemu Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick,” ujar Ahok di akun Instagramnya, @Basukibtp, Kamis (17/9).
Baca Juga
Ia tak mengungkapkan saran dan kritik apa saja yang dia kemukakan ke Erick Thohir. Dia hanya menyatakan telah diberi pesan oleh Erick Thohir untuk melakukan transformasi BUMN.
“Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN,” kata Ahok.
Ahok menyindir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang. Selain itu, Ahok berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.
"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit," ujar Ahok.
Dalam video yang diunggah di kanal Youtube dengan nama akun POIN ini, Ahok mengatakan bahwa para direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi Menteri.
Bahkan pergantian direksi di perusahaan juga dilakukan tanpa melalui komunikasi dengannya sebagai komisaris. Hal ini dilakukan langsung oleh Menteri melalui lobi-lobi yang dilakukan oleh direksi langsung.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri, karena yang menentukan Menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok.
Dia pun menyebut Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum jabatan Presiden Jokowi berakhir. Menurutnya BUMN lebih baik jika dikelola secara profesional, salah satu caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan Singapura dengan membentuk Temasek.
Baca Juga
Ahok Buka Aib Pertamina, Pengamat: Sinyal Perombakan atau Cari Panggung
"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," tuturnya. (Knu)
