Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyidir salah satu menteri Joko Widodo yang dinilai memiliki ambisi politik tertentu.
Menurut Adian, ada gelagat Menteri BUMN Erick Thohir memiliki ambisi politik jelang Pemilu 2024.
"Tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di Google seperti misalnya terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024, termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media juga di konten konten YouTube mudah didapatkan," jelas Adian dalam keteranganya kepada wartawan, Jumat (30/10).
Baca Juga:
Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat
Ia mencontohkan, dalam satu bulan terakhir ini ribuan spanduk puja-puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota.
"Spanduk puja puji itu sungguh tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis di pasang di saat Erick Thohir masih menjabat sebagai menteri, terlebih lagi spanduk itu tersebar disaat pandemi dan bersamaan dengan demonstrasi yang marak," kata Adian.
Ia menilai, dalam situasi ini sebaiknya menteri fokus pada bidang kerjanya dan bergotong royong menjaga presiden. Ambisi menteri menuju 2024 baiknya diredam dulu agar kabinet tetap solid tidak saling intip serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini.
Menteri harusnya menjadi jawaban dari kebingungan rakyat, namun sebaliknya pernyataan Erick tentang harga vaksin Sinovac dan target vaksinasi yang berubah-ubah justru membingungkan rakyat dan membuat gaduh di mana-mana. Kegaduhan ini bisa berdampak negatif juga kepada presiden.
"Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan tidak berubah-ubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi," jelas Adian yang juga politikus PDIP ini.
Ia juga meminta Kementrian BUMN harus berbenah agar lebih baik dibandingkan menteri sebelumnya.
Rakyat tentu heran jika rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang, di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang sementara justru di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir 3 kali lipat.
Baca Juga:
Rangkap jabatan yang merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas azas pemerintahan yang baik justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru Nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan rangkap jabatan.
"Di saat jutaan buruh di-PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah, tapi di saat yang sama justru ada segelintir orang yang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan," imbuh Adian.
Ia berharap, momentum satu tahun pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap setiap menterinya.
Evaluasi yang tegas, berani, menyeluruh dan tidak pandang bulu akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya.
"Dalam sejarah politik berbagai bangsa kita bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari demonstrasi di luar gerbang istana," tutup pria yang juga Sekjen PENA 98 ini. (Knu)
Baca Juga:
Akomodatifnya Erick Thohir Tangkap Keluhan Ahok Mendapat Apresiasi
