Ada Fitnah dan Opini Menyesatkan yang Ingin Jatuhkan Pansel dan Capim KPK

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 05 September 2019
Ada Fitnah dan Opini Menyesatkan yang Ingin Jatuhkan Pansel dan Capim KPK

Aksi di depan Istana Negara. (MP/Kanugrahan)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ratusan massa gabungan Aktivis Corong Rakyat dan Pemuda Moeslim Jayakarta menggelar aksi damai didepan Istana Negara, Kamis (5/9). Dalam aksinya, mereka yang sebelumnya menggelar aksi bela Pansel Capim KPK itu kini mengawal 10 nama hasil seleksi Pansel yang sudah disetorkan ke Presiden Jokowi agar tidak mendapatkan intervensi dari pihak-pihak mana pun.

"Dari awal kami meminta dalam pemilihan Capim KPK tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Pansel sudah bekerja maksimal, terbuka dan mendengarkan semua aspirasi jangan kambing hitamkan lagi dan dikriminalisasi," tegas Koordinator aksi Ahmad dalam keterangannya krpada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (5/9).

Baca Juga:

Undang Pansel, KPK Bakal Buka-bukaan Rekam Jejak Para Calon Pimpinan

"Tolak intervensi pemilihan calon pimpinan KPK, Pak Presiden jangan dengarkan fitnah-fitnah yang menggiring opini menyesatkan untuk menjatuhkan 10 nama Capim KPK dan Pansel," sebut Ahmad lagi.

Aksi di depan Istana Negara. (MP/Kanugrahan)
Aksi di depan Istana Negara. (MP/Kanugrahan)

Lebih lanjut, Ahmad meminta kepada negara untuk mengaudit pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan intervensi dari awal pemilihan calon Bos KPK.

"Kami khawatir justru pihak-pihak yang gencar dari awal mengintervensi, ngatur-ngatur Pansel justru mereka lah punya misi terselubung dan juga ada titipan. Ada udang dibalik batu nampaknya. Maka itu sudah seharusnya negara audit kelompok-kelompok tersebut," terangnya.

Ahmad menilai sudah semestinya seseorang tetap mempunyai hak untuk dijaga harkar dan martabatnya. Menurut dia, penghukuman lewat opini menyesatkan tidaklah tepat karena berbagai masukan sudah diberikan kepada Pansel KPK.

Baca Juga:

Ditanya Pansel KPK soal LHKPN, Jasman Panjaitan Curhat Kondisi Keluarga

"10 nama yang akan disetor ke DPR itu sudah di verifikasi dan kami mengawal agar tidak ada nama yang rubah. Ingat fitnah lebih kejam dari pembunuhan, sudah saatnya KPK berbenah dengan kepemimpinan baru," jelas dia lagi.

Lebih jauh, pihaknya menyoroti kelompok WP KPK and the gang yang dari awal melakukan serangan terhadap Pansel dan Capim KPK. Ahmad menyebut ada upaya pembunuhan karakter terhadap Capim dan Pansel KPK.

"Ada kelompok barisan sakit hati yang menjalankan skenarionya untuk mencoreng wibawa Presiden Jokowi. Kami melihat ada yang belum ikhlas dan move on karena jago-jagonya tidak lolos seleksi. Jangan tanam rasa benci dan dendammu berlebihan kepada Capim dan Pansel. Justru semakin benci bisa menjadi cinta," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

DPR Endus Gelagat Aneh Dalam Kritik Koalisi Masyarakat Sipil Kepada Pansel KPK

#Capim KPK #Pansel KPK #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Lelang HP Sitaan Koruptor: iPhone Hingga Samsung Mulai Harga Rp 1,9 Juta, Pahami Syarat dan Mekanismenya
KPK kembali melelang ponsel sitaan kasus korupsi, termasuk iPhone dan Samsung, dengan harga mulai Rp 1,9 jutaan
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Lelang HP Sitaan Koruptor: iPhone Hingga Samsung Mulai Harga Rp 1,9 Juta, Pahami Syarat dan Mekanismenya
Indonesia
KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut
KPK memeriksa Wakil Sekjen GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry. Hal itu terkait hasil penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut
Indonesia
Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang
Menurut Budi, bila diputuskan oleh majelis hakim mobil itu mesti dirampas untuk negara, maka selanjutnya dilakukan lelang.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang
Indonesia
KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB
KPK menilai pemanggilan tersebut perlu dilakukan seusai penyidik memperoleh bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi lain. Termasuk keterangan dari putra Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB
Indonesia
KPK Akan Ekstrak Isi 4 HP Hasil Penggeledahan Buktikan Wamenaker Noel Bohong atau Tidak
Eks Wamenaker Noel sebelumnya membantah empat ponsel yang ditemukan penyidik KPK miliknya
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
KPK Akan Ekstrak Isi 4 HP Hasil Penggeledahan Buktikan Wamenaker Noel Bohong atau Tidak
Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
KPK Duga Ridwan Kamil Beli Mercy BJ Habibie Pakai Uang Korupsi Bank BJB
Mobil Mercy BJ Habibie itu saat ini telah disita KPK
Wisnu Cipto - Kamis, 04 September 2025
KPK Duga Ridwan Kamil Beli Mercy BJ Habibie Pakai Uang Korupsi Bank BJB
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Mobil Mercedes-Benz atas nama BJ Habibie kabarnya disita penyidik KPK dari tangan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Indonesia
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Ahmadi Noor Supit diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Bagikan