Ada Fitnah dan Opini Menyesatkan yang Ingin Jatuhkan Pansel dan Capim KPK

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 05 September 2019
Ada Fitnah dan Opini Menyesatkan yang Ingin Jatuhkan Pansel dan Capim KPK

Aksi di depan Istana Negara. (MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ratusan massa gabungan Aktivis Corong Rakyat dan Pemuda Moeslim Jayakarta menggelar aksi damai didepan Istana Negara, Kamis (5/9). Dalam aksinya, mereka yang sebelumnya menggelar aksi bela Pansel Capim KPK itu kini mengawal 10 nama hasil seleksi Pansel yang sudah disetorkan ke Presiden Jokowi agar tidak mendapatkan intervensi dari pihak-pihak mana pun.

"Dari awal kami meminta dalam pemilihan Capim KPK tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Pansel sudah bekerja maksimal, terbuka dan mendengarkan semua aspirasi jangan kambing hitamkan lagi dan dikriminalisasi," tegas Koordinator aksi Ahmad dalam keterangannya krpada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (5/9).

Baca Juga:

Undang Pansel, KPK Bakal Buka-bukaan Rekam Jejak Para Calon Pimpinan

"Tolak intervensi pemilihan calon pimpinan KPK, Pak Presiden jangan dengarkan fitnah-fitnah yang menggiring opini menyesatkan untuk menjatuhkan 10 nama Capim KPK dan Pansel," sebut Ahmad lagi.

Aksi di depan Istana Negara. (MP/Kanugrahan)
Aksi di depan Istana Negara. (MP/Kanugrahan)

Lebih lanjut, Ahmad meminta kepada negara untuk mengaudit pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan intervensi dari awal pemilihan calon Bos KPK.

"Kami khawatir justru pihak-pihak yang gencar dari awal mengintervensi, ngatur-ngatur Pansel justru mereka lah punya misi terselubung dan juga ada titipan. Ada udang dibalik batu nampaknya. Maka itu sudah seharusnya negara audit kelompok-kelompok tersebut," terangnya.

Ahmad menilai sudah semestinya seseorang tetap mempunyai hak untuk dijaga harkar dan martabatnya. Menurut dia, penghukuman lewat opini menyesatkan tidaklah tepat karena berbagai masukan sudah diberikan kepada Pansel KPK.

Baca Juga:

Ditanya Pansel KPK soal LHKPN, Jasman Panjaitan Curhat Kondisi Keluarga

"10 nama yang akan disetor ke DPR itu sudah di verifikasi dan kami mengawal agar tidak ada nama yang rubah. Ingat fitnah lebih kejam dari pembunuhan, sudah saatnya KPK berbenah dengan kepemimpinan baru," jelas dia lagi.

Lebih jauh, pihaknya menyoroti kelompok WP KPK and the gang yang dari awal melakukan serangan terhadap Pansel dan Capim KPK. Ahmad menyebut ada upaya pembunuhan karakter terhadap Capim dan Pansel KPK.

"Ada kelompok barisan sakit hati yang menjalankan skenarionya untuk mencoreng wibawa Presiden Jokowi. Kami melihat ada yang belum ikhlas dan move on karena jago-jagonya tidak lolos seleksi. Jangan tanam rasa benci dan dendammu berlebihan kepada Capim dan Pansel. Justru semakin benci bisa menjadi cinta," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

DPR Endus Gelagat Aneh Dalam Kritik Koalisi Masyarakat Sipil Kepada Pansel KPK

#Capim KPK #Pansel KPK #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Berita Foto
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Indonesia
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Dia mengatakan tidak menerima laporan dari ketiga pihak tersebut terkait dengan dana iklan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Indonesia
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
KPK akan menindaklanjuti setelah beredarnya pemberitaan mengenai hasil audit keuangan PBNU yang menemukan adanya aliran dana dari Mardani Maming.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK telah menetapkan lima tersangka dengan kerugian Rp 222 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
Indonesia
267 Hari Sejak Rumahnya Digeledah, Ridwan Kamil Akhirnya Datang Diperiksa KPK
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
267 Hari Sejak Rumahnya Digeledah, Ridwan Kamil Akhirnya Datang Diperiksa KPK
Bagikan