201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Juni 2021
201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024

Jokowi pantau proyek bendungan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 201 proyek dan 10 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan diselesaikan hingga 2024. Ratusan proyek tersebut membutuhkan investasi lebih dari Rp4.817,7 triliun.

"Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional pemerintah terus gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/6).

Baca Juga:

Kementerian PUPR Telah Kontrak 5.344 Paket Pembangunan Infrastruktur

Airlangga menyatakan, pembangunan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor merupakan salah satu PSN yang ditargetkan selesai pada 2021 dengan estimasi volume total tampungan 1,7 juta m3 sehingga mampu mereduksi banjir Ibu Kota sebesar 12 m3/detik.

Sebagai bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia, progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi telah mencapai 75 persen.

"Bendungan Sukamahi ini tentunya diharapkan mampu memberikan peran strategis, baik dalam perspektif mitigasi bencana maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, pembangunan Bendungan Sukamahi dan 12 bendungan lain yang ditargetkan selesai pada 2021 merupakan langkah mitigasi bencana banjir sejalan dengan rekomendasi kebijakan dari Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.

"Kita telah menetapkan bersama bahwa salah satu rekomendasi kebijakan Dewan SDA Nasional adalah terkait upaya penyusunan strategi, program, dan kegiatan pengurangan risiko banjir,” tegasnya.

Bendungan-bendungan tersebut diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta peningkatan irigasi pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dan food estate.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

"Saat ini program food estate masih difokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara namun di kemudian hari akan dikembangkan di provinsi lain setelah Perpres tentang Food Estate ditetapkan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.

Ia menekankan agar Kementerian/Lembaga terkait perlu meningkatkan koordinasi dan integrasi penyelesaian berbagai isu termasuk mengenai bencana banjir. Hal ini perlu terus disinergikan dalam upaya debottlenecking yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Presiden Joko Widodo, kata ia, selalu memberi arahan untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, berdampak besar untuk masyarakat, dan dapat meningkatkan daya ungkit perekonomian.

"Demikian pula dengan pembangunan Bendungan Sukamahi ini, saya harapkan dapat selesai dengan tepat waktu dan efisien, serta manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara optimal," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di Kalsel

#Airlangga Hartarto #Proyek Mangkrak #Proyek Infrastruktur #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Bagikan