Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang digulirkan Presiden Joko Widodo, demi mendorong daya beli masyarakat, sudah tersalurkan kepada 17,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Dari target 20,5 juta KPM, sudah tersalurkan ke 17,2 juta atau sebesar 83 persen. Ini capaian luar biasa," kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo di Jakarta, Sabtu (23/4).
Baca Juga:
Bagikan BLT di Puncak Bogor, Jokowi Dorong Usaha Kecil Terus Berkembang
Data tersebut merujuk dari hasil pemantauan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terhadap penyalur BLT minyak goreng dari PT Pos Indonesia, Himpunan Bank-Bank Negara dan PT BSI (Persero) per 22 April 2022.
Abraham mengapresiasi, penyaluran BLT minyak goreng yang sudah mencapai 83 persen dari target karena didukung kerja sama lintas lembaga seperti dari Kementerian Sosial, PT Pos Indonesia, TNI, Polri, hingga petugas di kecamatan dan kelurahan/desa.
"Kerja keras petugas juga mampu mempercepat penyaluran BLT di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki tantangan berbeda seperti di Papua sebanyak 42 persen, Papua Barat 53 persen, dan Maluku Utara 61 persen," terangnya.
Ia memperkirakan, dalam beberapa pekan ke depan, BLT minyak goreng dapat tersalurkan 100 persen sesuai target. Namun, masih terjadi beberapa tantangan di lapangan dalam penyaluran BLT minyak goreng, seperti masalah akurasi data yang berdampak pada dugaan terjadinya penyelewengan, dan antrian panjang di beberapa lokasi.
"Tapi, evaluasi secara keseluruhan bisa dikatakan mayoritas penyaluran BLT minyak goreng berjalan dengan baik," kata Abraham.
BLT minyak goreng diberikan pemerintah senilai Rp100 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM). BLT diberikan untuk periode April, Mei, Juni 2022, namun pembayarannya dilakukan sekaligus menjadi Rp 300 ribu.
BLT minyak goreng ditargetkan disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).
Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.
Namun, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan BLT di Puncak Bogor, Jokowi Dorong Usaha Kecil Terus Berkembang
