MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) tersebut membahas target pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara pada awal 2027.
Yusril mengatakan, revisi UU Pertahanan Negara saat ini tengah disiapkan Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI.
Sjafrie berharap proses penyiapan dan pembahasan regulasi tersebut dapat dipercepat.
Baca juga:
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,
kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11).
Revisi UU Pertahanan Negara Disesuaikan Perkembangan Zaman
Menurut Yusril, revisi diperlukan karena regulasi tersebut telah berlaku selama hampir 25 tahun dan perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis di bidang pertahanan dan keamanan.
Sejumlah tantangan baru yang menjadi pertimbangan revisi antara lain perubahan geopolitik global, perkembangan teknologi militer, perang siber atau cyber war, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” ujarnya.
Perubahan UU TNI Jadi Salah Satu Pertimbangan
Yusril menambahkan, perubahan UU TNI yang telah lebih dahulu dilakukan juga menjadi salah satu alasan perlunya penyesuaian UU Pertahanan Negara.
Baca juga:
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Dalam pembahasan RUU tersebut di DPR nantinya, Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan akan terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (Knu)